Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Sikap Partai Politik soal Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Kompas.com - 02/09/2019, 12:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

5. PDI-P

 

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menyarankan agar Jokowi membentuk tim khusus pemindahan ibu kota.

Menurut Megawati, tim tersebut tak hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), tetapi juga bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota.

"Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi) yang harus membentuk," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Megawati Sarankan Presiden Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, PDI-P mendukung rencana ini sebagai rencana yang tertunda dari presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

"Suatu rencana yang tertunda sekian dekade karena Bung Karno sudah jauh hari pada tahun 1960-an sudah melontarkan ide ini. Pada massa pemerintahan Jokowi ini ide tersebut direalisasikan," kata Andreas saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Andreas menilai, kritik yang dilontarkan oleh beberapa partai masih wajar dan dalam koridor mengingatkan pemerintah agar menghitung segala aspek dalam pemindahan ibu kota.

"Tentu perlu ada suara-suara pengimbang untuk memberikan pandangan-pandangan kritis konstruktif sehingga proses pemindahan ini bisa berjalan lebih baik sesuai target," ujarnya.

6. Partai Golkar

Sama dengan PDI-P, Partai Golkar mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya akan membantu pemerintah meloloskan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota apabila draf RUU sudah diserahkan ke DPR.

Kendati demikian, Fraksi Partai Golkar harus mempelajari naskah akademik dan RUU yang diajukan pemerintah. Setelah itu, partainya akan membantu melobi-lobi untuk meloloskan RUU tersebut.

"Tentu akan mempelajari draf RUU dan naskah akademiknya. Setelah itu, kami akan membantu melakukan pendekatan dan lobi dengan fraksi lain," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Golkar Janji Bantu Loloskan RUU Pemindahan Ibu Kota, Tapi...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com