Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Para Guru Besar yang Minta KPK Tak Dilemahkan

Kompas.com - 02/09/2019, 08:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat. Komisioner KPK haruslah merupakan tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan dan tindakan," kata dia.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Guru Besar Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai, KPK merupakan harapan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Karenanya, ia meminta jangan membunuh harapan masyarakat dengan melemahkan KPK.

"KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner," tutur Mahfud.

Selanjutnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo Sejatinya menilai, KPK merupakan institusi yang hingga saat ini terbersih dan paling berkomitmen melakukan penegakan hukum korupsi.

Oleh karena itu, ia berharap capim KPK merupakan sosok teladan tanpa cacat. 

"Tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor," ucap dia. 

Selain itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasya Sirait mengatakan, korupsi yang menggurita menjadi musuh kita bersama.

 

Dengan demikian, Indonesa membutuhkan KPK yang kuat dan tahan gempuran dari berbagai penjuru.

Baca juga: Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Karena itu, KPK harus mendapatkan individu yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen, dan akuntabel.

"Kami mau lewat seleksi yang benar. KPK wajib diisi oleh orang-orang yang memang siap berjuang melawan korupsi," ujar dia. 

Sementara itu, Gur Besar Universitas Indonesia Topo Santoso menilai, pimpinan KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi sehingga mesti bersih, independen, dan kredibel.

Hal senada disampaikan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris. Ia menilai, terlalu besar risikonya bila pimpinan KPK diisi orang-orang yang tak kredibel.

"Terlampau besar risiko yang ditanggung bangsa kita apabila KPK lumpuh dan maling-maling itu berkuasa," ucap Topo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com