Daripada ke KPK, Pengamat Nilai Capim dari Polri dan Kejaksaan Bentuk Divisi Anti Korupsi di Institusi Masing-masing

Kompas.com - 01/09/2019, 14:21 WIB
20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 seharusnya tidak mengedepankan para capim dari unsur polisi dan kejaksaan dalam seleksi pencarian pimpinan KPK ini.

Pasalnya, para capim dari unsur tersebut bisa saja dibentuk untuk mengisi sebuah divisi di institusi mereka yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, jika pansel ingin mensinergikan tiga lembaga yakni polisi, KPK, dan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi, seharusnya mereka tidak memprioritaskan para capim yang berasal dari kedua instansi tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi tentang hak pilih dan ketersediaan logistik untuk pemilu aman dan damai di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi tentang hak pilih dan ketersediaan logistik untuk pemilu aman dan damai di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Pansel Capim KPK 2019-2023 Dinilai sebagai Pansel Terburuk yang Pernah Ada

"Kalau tidak ada lagi kalangan profesional, ahli hukum, baru kita lirik unsur polisi dan jaksa," kata dia dalam sebuah diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

"Jauh lebih baik polisi dan jaksa dioptimalkan untuk pemberantasan di institusinya masing-masing untuk membangun korps kepolisian dalam konteks pemberantasan korupsi," lanjut dia.

Saat ini, terdapat empat orang capim KPK yang berasal dari Polri dan tiga orang dari kejaksaan.

Baca juga: Pengamat: 10 Tahun Terakhir, Pemberantasan Korupsi Cenderung Stagnan

Mereka adalah Irjen Pol Antam Novambar, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, dan Brigjen Sri Handayani dari kepolisian.

Sementara dari kejaksaan adalah Sugeng Purnomo, Johanis Tanak, dan Jasman Panjaitan.

"Artinya orang-orang ini punya kegeraman terhadap korupsi sehingga mereka ingin masuk ke KPK. Memiliki perspektif soal korupsi, tidak bisa bersahabat dengan korupsi. Kalau mereka masuk ke institusi KPK, di polisinya siapa lagi yang punya sense seperti mereka untuk berantas korupsi?" kata dia.

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Oleh karena itu, menurutnya, orang-orang penegak hukum yang memiliki perhatian terhadap korupsi harus diwadahi di institusinya masing-masing untuk menjadi tim pemberantasan korupsi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X