Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: 10 Tahun Terakhir, Pemberantasan Korupsi Cenderung Stagnan

Kompas.com - 01/09/2019, 12:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengganti posisi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung M Prasetyo di periode keduanya nanti.

Hal tersebut karena pemerintahan Jokowi saat ini dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakkan hukum pemberantasan korupsi.

Pengamat politik Arif Susanto mengatakan, pihaknya melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung stagnan akibat hal tersebut.

Baca juga: LSI: 50,8 Persen Warga Nilai Pemerintah Cukup Banyak Bekerja Berantas Korupsi

Menurut dia, pilihan Yasonna dan Prasetyo merupakan figur yang bukan hanya berkaitan dengan partai politik, tetapi juga tidak memiliki catatan memadai dalam penegakan hukum dalam kerangka korupsi.

"Dalam 5 tahun terakhir, sulit menemukan terobosan (pemberantasan korupsi). Kalau kita periksa nawa cita, agenda pemberantasan korupsi luar biasa. Tapi aspek ini cenderung mandeg sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan Yasonna dan Prasetyo. Tapi itu tidak dilakukan," kata Arif saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Bambang Widjojanto: Konflik Kepentingan Itu Akar Korupsi

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya pemerintahan Jokowi saat ini.

Bahkan dalam hal ini pemerintahan Jokowi juga dinilainya sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam posisinya terhadap KPK.

Dia menilai, keduanya selalu berlindung dibalik prinsip bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. 

"Buktinya ada upaya bukan hanya melemahkan tapi mengarah pada pembubaran KPK. Konflik antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain," kata dia.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Begini Cara Kades di Jombang Meraup Uang Negara

Menurut dia, Jokowi dan SBY tidak menunjukkan keberpihakannya kepada KPK dan malah bersikap bersih tangan dengsn menghindari intervensi politik.

Padahal, kata dia, intervensi politik juga dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.

Adapun Yasonna Laoly merupakan salah satu politisi dari PDI Perjuangan (PDI-P) yang diangkat sebagai Menkumham oleh Jokowi sejak 2014 lalu.

Baca juga: Seberapa Parah Korupsi Kejaksaan? Ini Jawaban Capim KPK Johanis Tanak

Sementara Jaksa Agung M. Prasetyo merupakan politisi dari Partai Nasdem yang juga diangkat Jokowi memimpin institusi kejaksaan sejak tahun 2014.

Kedua partai tersebut merupakan partai pendukung Jokowi baik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 maupun pada Pilpres 2019 ini.

Kompas TV Menantikan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak pihak berharap tinggi, pada panitia seleksi calon pimpinan KPK.<br /> Tak heran jika aksi unjuk rasa pro dan kontra terhadap upaya pansel capim KPK masih bergulir.<br /> <br /> Pada Jumat (30/8) sore, salah satu kelompok pengunjuk rasa mendukung pansel capim KPK agar dapat memilih pimpinan yang berani. Sementara kelompok lainnya, menuntut wadah pimpinan KPK dibubarkan karena dituding mengganggu proses pemilihan capim KPK.<br /> <br /> Kelompok yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa dan wadah pegawai KPK ini menilai, satu-satunya solusi adalah 10 orang capim KPK dengan rekam jejak bersih dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com