Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kapan Tarik Pasukan TNI-Polri di Papua, Ini Kata Wiranto

Kompas.com - 01/09/2019, 11:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pasukan TNI dan Polri belum bisa ditarik dari Papua dan Papua Barat. Pasukan TNI dan Polri akan ditarik setelah kondisi benar-benar aman.

"Kita tunggu dulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman. Nanti kita tunggu. Sabar, tenang. Kan begitu," ujar Wirantonsaat ditemui di acara kesenian masyarakat Papua, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Menurut Wiranto, yang terpenting saat ini situasi di Papua dan Papua Barat berangsur kondusif.

Baca juga: Wiranto: Kalau Papua Sudah Damai, untuk Apa Medsos Diblok...

Ia meminta seluruh elemen masyarakat di sana menjaga situasi yang berangsur aman.

Ia pun kembali menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Papua agar tetap sabar dan tak tersulut emosi.

"Hari ini kita sangat bersyukur ya bahwa kita mendengar saudara-saudara kita di Papua - Papua Barat sana sudah berdamai, sudah tenang, kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko sudah buka," ujar Wiranto.

Baca juga: Berikut 5 Pernyataan Wiranto soal Kerusuhan di Papua

"Kita bersyukur kepada Tuhan YME, terima kasih kepada teman-teman di Papua - Papua Barat yang sudah sadar bahwa tidak perlu kita berkelahi, tidak perlu kita anarki, tidak perlu kita bakar-bakaran. Bakar makanan boleh, batu boleh. Tapi, jangan bakar gedung, jangan bakar fasum," lanjut Wiranto.

Sebelumnya, tokoh Papua, Samuel Tabuni, meminta pemerintah menarik aparat keamanan, TNI dan Polri, dari wilayah Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, hal itu bisa membantu meredakan situasi Papua yang tak kondusif sejak pekan lalu.

Baca juga: Polisi Duga Ada Pihak Asing di Balik Kerusuhan di Papua

Hal itu Samuel ungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel.

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Baca juga: Polisi Identifikasi 3 Akun Diduga Pembuat Hoaks soal Papua dan Puluhan Buzzer

Selain menarik aparat TNI-Polri, Samuel juga meminta pemerintah membentuk tim yang bertugas menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Papua.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Papua untuk menjaga keamanan.

"Karena itu, Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik," kata Samuel.

Kompas TV Untuk membantu pemulihan Kota Jayapura Papua, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan pemerintah akan mengganti kerugian yang ditimbulkan saat demo yang berujung rusuh. Benhur juga meminta warga di Kota Jayapura terprovokasi informasi yang tak jelas dan bisa memicu konflik. #KerusuhanPapua #Papua #MahasiswaPapua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com