Kompas.com - 01/09/2019, 08:14 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019). Kapolri mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan di Papua serta jangan terpengaruh hoaks. ANTARA FOTO/GUSTI TANATIPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019). Kapolri mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan di Papua serta jangan terpengaruh hoaks.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menilai bahwa pesan damai yang telah disepakati pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat setempat belum sampai kepada masyarakat sehingga masih terjadi kerusuhan di Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8/2019).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

"Pesannya kan belum sampai, terakhir disampaikan hari Rabu (28/9/2019), Kamis (29/8/2019) terjadi demo, demo disusupi kelompok perusuh, memang provokasi" ujar Dedi.

Baca juga: 30 Orang Jadi Tersangka Rusuh di Jayapura, Berikut Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat berkunjung ke Jayapura pada Rabu (28/8/2019) atau sehari sebelum terjadinya kerusuhan.

Seminggu sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto didampingi Tito dan Hadi juga sempat mengunjungi tanah Papua pasca-kerusuhan di beberapa titik.

Bentrokan di Jayapura diduga terjadi antara masyarakat di sepanjang garis pantai dengan di pegunungan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tanggal 3 September, Diperkirakan Masih Ada Demo di Kota Jayapura

Polisi menduga, ada oknum dari masyarakat gunung yang memprovokasi hingga terjadi tindakan anarkis.

Selain itu, Dedi mengatakan bahwa konten negatif juga diduga menyebabkan aksi anarkis.

"Itu salah satunya provokasi di media sosial, kalau misalnya media sosial itu tidak dilakukan pembatasan bisa jadi lebih parah lagi," tutur dia.

Baca juga: Perusuh Saat Demo Jayapura Membawa Aneka Senjata Tajam, Ini Jenis-Jenisnya

Ia tak memungkiri bahwa pembatasan internet di daerah itu diduga menjadi salah satu pemicu kerusuhan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan dilakukan untuk meminimalisir konten negatif agar tidak memperkeruh situasi.

"(Pembatasan internet) memang salah satu, bisa memicu, cuman kalau itu enggak diblokir, tambah lebih parah lagi," ujar Dedi.

Baca juga: Kondisi Jayapura Berangsur Kondusif, Kapolda Papua Minta Warga Kembali Beraktivitas

Dedi pun menegaskan bahwa situasi di daerah tersebut kini sudah kondusif, begitu pula di daerah lainnya di Papua dan Papua Barat. Menurut Dedi, kegiatan masyarakat sudah kembali normal.

Sebelumnya, Kamis (29/8/2019), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi unjuk rasa berujung anarkistis.

Massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta merusak fasilitas lainnya. Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X