Rusuh di Jayapura, Polisi Duga Pesan Damai Belum Sampai ke Masyarakat

Kompas.com - 01/09/2019, 08:14 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019). Kapolri mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan di Papua serta jangan terpengaruh hoaks. ANTARA FOTO/GUSTI TANATIPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019). Kapolri mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan di Papua serta jangan terpengaruh hoaks.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menilai bahwa pesan damai yang telah disepakati pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat setempat belum sampai kepada masyarakat sehingga masih terjadi kerusuhan di Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8/2019).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

"Pesannya kan belum sampai, terakhir disampaikan hari Rabu (28/9/2019), Kamis (29/8/2019) terjadi demo, demo disusupi kelompok perusuh, memang provokasi" ujar Dedi.

Baca juga: 30 Orang Jadi Tersangka Rusuh di Jayapura, Berikut Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat berkunjung ke Jayapura pada Rabu (28/8/2019) atau sehari sebelum terjadinya kerusuhan.

Seminggu sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto didampingi Tito dan Hadi juga sempat mengunjungi tanah Papua pasca-kerusuhan di beberapa titik.

Bentrokan di Jayapura diduga terjadi antara masyarakat di sepanjang garis pantai dengan di pegunungan.

Baca juga: Tanggal 3 September, Diperkirakan Masih Ada Demo di Kota Jayapura

Polisi menduga, ada oknum dari masyarakat gunung yang memprovokasi hingga terjadi tindakan anarkis.

Selain itu, Dedi mengatakan bahwa konten negatif juga diduga menyebabkan aksi anarkis.

"Itu salah satunya provokasi di media sosial, kalau misalnya media sosial itu tidak dilakukan pembatasan bisa jadi lebih parah lagi," tutur dia.

Baca juga: Perusuh Saat Demo Jayapura Membawa Aneka Senjata Tajam, Ini Jenis-Jenisnya

Ia tak memungkiri bahwa pembatasan internet di daerah itu diduga menjadi salah satu pemicu kerusuhan.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X