Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumor Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru dan Klarifikasi Pemerintah...

Kompas.com - 31/08/2019, 23:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak semua pihak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Rumor terkait perpindahan ibu kota pun beredar, mulai dari rumor soal lingkungan hidup hingga kepentingan politik di balik rencana Presiden Joko Widodo itu. 

Pemerintah, baik pihak Istana maupun menteri telah meluruskan rumor-rumor tersebut, salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (30/8/2019).

Berikut pernyataan-pernyataan pemerintah terkait isu miring perpindahan ibu kota negara ke Kaltim:

1. Protes dari organisasi internasional

Bambang mengakui, sempat ada peringatan dari organisasi dunia mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebab, Pulau Kalimantan itu merupakan salah satu paru-paru dunia.

Namun, menurut Bambang, ada kesalahpahaman informasi yang diperoleh organisasi internasional mengenai lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan itu. 

"Mereka kan tahunya seolah-olah kita akan membangun di hutan lindung atau membangun yang rawan karhutla. Kan tidak," kata Bambang.

Menurut dia, pemerintah justru akan merehabilitasi kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam membangun ibu kota baru, pemerintah akan menerapkan konsep forest city.

Baca juga: Bukit Soeharto Masuk Wilayah Ibu Kota Baru untuk Direhabilitasi

Mengenai Bukit Soeharto, Bambang mengatakan bahwa pemerintah sengaja memasukkan wilayah itu ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru. 

Namun, Bukit Soeharto akan direhabilitasi. Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area pusat pemerintahan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. 

"Kita antisipasi dengan itu supaya orang lingkungan tahu bahwa kita doing something dengan wilayah itu," kata Bambang.

2. Kaltim provinsi karhutla kedua terbesar

Salah satu alasan pemerintah memilih Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru karena dianggap minim risiko bencana serta kebakaran hutan dan lahan.

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang enam bulan pertama 2019 menunjukkan bahwa Kalimantan menyumbang asap kebakaran hutan sebesar 12,4 persen atau sebesar 16.892 hektar.

Luas lahan terbakar tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan seluas 4.670 hektar. Sementara itu, Kaltim berada di urutan kedua tertinggi dengan luas hutan yang terbakar mencapai 4.430 hektar.

Melihat fakta ini, Bambang mengatakan minim karhutla bukan berarti tidak ada sama sekali. Wilayah yang memiliki lahan terbuka atau hutan pun memiliki risiko terbakar dalam kondisi tertentu.

"Kaltim kan luas, luas sekali. Ada tapi sedikitlah. Kita cari wilayah yang paling minimal karhutlanya," kata Bambang.

Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Lepas dari Risiko Bencana, Ini Saran BNPB

Bambang mengatakan, fasilitas publik yang bersisian dengan lokasi ibu kota baru cenderung aman dari karhutla.

Selama ini, kata dia, bandara yang terdampak karhutla biasanya ada di Palangkaraya dan Pontianak, tidak sampai Samarinda dan Balikpapan yang mengapit ibu kota baru.

Bukit Soeharto memang pernah terbakar suatu waktu, tetapi sudah lama sekali terjadi.

"Minimal kan bukannya tidak ada. Tapi kita cari yang risikonya seminimal mungkin," kata Bambang.

Kaltim juga tidak termasuk enam provinsi siaga karhutla per Juni 2019 menurut BNPB.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

3. Tuduhan kongkalingkong dengan swasta

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com