Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditetapkan KPU, Ini 10 Caleg DPD Peraih Suara Terbanyak

Kompas.com - 31/08/2019, 14:49 WIB
Ihsanuddin,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 136 calon legislatif sebagai anggota terpilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024.

Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Berikut sepuluh caleg DPD RI yang mendapat suara terbanyak pada Pemilu 2019 berdasarkan penetapan KPU:

Baca juga: Daftar 10 Caleg DPR dengan Suara Terbanyak, dari Puan hingga Fadli Zon

1. Oni Suwarman

Caleg DPD petahana daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat ini mencatatkan rekor perolehan suara terbanyak se-Tanah Air pada pemilu kali ini. Total raihannya 4.132.681 suara sah.

Sebelum terjun sebagai senator, Oni Suwarman dikenal sebagai komedian dan praktisi seni dan budaya.

2. Evi Zainal Abidin

Posisi kedua suara terbanyak diraih Evi Zainal Abidin. Evi adalah anggota DPR 2014-2019 dari Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, ia banting setir mencalonkan diri sebagai anggota DPD di dapil Jawa Timur. Evi berhasil meraih 2.416.663 suara sah.

3. Denty Eka Widi Pratiwi

Posisi ketiga peraih suara terbanyak ditempati petahana dua periode, anggota DPD 2009-2014 dan 2014-2019 dari dapil Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi.

Total raihan suaranya 2.347.604 suara sah.

4. La Nyala Mattalitti

La Nyalla Mattalitti merupakan pendatang baru di DPD.

Meski baru pertama kali mencalonkan diri, ia meraih suara 2.267.058 di dapil Jawa Timur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com