Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER DI KOMPASIANA] Polemik Pemindahan Ibu Kota Baru | Jam Kerja Pramugari | Kode Pesan Singkat

Kompas.com - 31/08/2019, 10:07 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

KOMPASIANA - Presiden Joko Widodo pada Senin (26/08/2019) telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara (PPUKK), Provinsi Kalimantan Timur," kata Joko Widodo.

Terkait pemindahan Ibu Kota, sebenarnya Joko Widodo memberi beberalasan. Satu di antaranya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Meski bukan lagi hal yang baru, tetapi kali ini benar-benar jadi menarik perhatian Kompasianer dan menjadi diskusi yang menarik terkait pro dan kontra pemindahan Ibu Kota baru.

Selain topik mengenai pemindahan Ibu Kota, pada pekan ini juga tak kalah ramainya dengan artikel yang membahas tentang jam kerja pramugari hingga keresahan atas kebiasaan orang-orang ketika memulai pembicaraan lewat aplikasi.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

 

1. Butuh Waktu 74 Tahun untuk Tentukan Sendiri Ibu Kota RI

Membaca unggahan Presiden Joko Widodo di Instagram mengenai pemindahan Ibu Kota, membuat Kompasianer Shendy Adam membayangkan ini: Jakarta menjadi ibu kota Indonesia adalah sebuah kebetulan dalam sejarah.

Tidak ada yang keliru atas itu memang. Bahkan, lanjutnya, wacana pemindahan ibu kota sudah bergaung bahkan sejak masa awal revolusi kemerdekaan.

"Presiden Soekarno sendiri pernah membentuk Panitya Agung untuk menentukan calon ibu kota," tulis Kompasianer Shendy Adam.

Sebagian wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta. (Baca selengkapnya)

 

2. Memahami Kegalauan ASN Pindah ke Ibu Kota Baru

Ternyata pemindahanan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan baru: nasib para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau-tidak-mau ikut pindah.

Kompasianer Rustan Ibnu Abbas menuturkan, ia sudah 5 kali merasakan pindah rumah kontrakan, rasanya pasti tidak enak, capek dan was-was.

Hal itulah yang kemudian ia bayangkan terjadi pada ASN tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com