Dialog dengan Tokoh Papua, Pemerintah Tolak Bahas Opsi Referendum

Kompas.com - 31/08/2019, 07:56 WIB
Menkopolhukam Wiranto saat usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMenkopolhukam Wiranto saat usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto memastikan pemerintah terus melakukan dialog untuk meredakan situasi Papua yang tengah bergejolak.

Namun, dalam dialog itu pemerintah menolak membahas opsi referendum untuk memerdekakan Papua.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait permasalahan di Papua.


"Kita sudah lakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR, kita bicara apa yang terjadi disana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Wiranto: 10 Senjata TNI yang Dirampas di Deiyai Sudah Dikembalikan

Wiranto menyebut, dialog yang dilakukan pemerintah dan tokoh Papua tidak dilakukan dalam forum yang salah menyalahkan.

Namun, pemerintah dan para tokoh Papua yang hadir bicara bagaimana segera bisa menghentikan kerusuhan bisa berubah menjadi suasana damai.

"Tidak mungkin bisa dilakukan dialog kalau rusuh. Jadi rusuh tenang dulu baru bisa dialog," kata dia.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh dari Papua dalam waktu dekat.

Namun, Wiranto menegaskan dialog antara pemerintah dan tokoh yang mewakili Papua tak akan membahas opsi referendum.

Pemerintah tak akan memberi kesempatan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X