Kompas.com - 30/08/2019, 19:40 WIB
Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua usai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) petang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua usai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) petang.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua seusai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) malam.

Begitu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 18.40 WIB, Jokowi langsung menuju Istana Merdeka untuk menggelar rapat. Pukul 19.24 WIB rapat terbatas dimulai.

Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Pemerintah Didesak Tarik TNI-Polri dari Papua

"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban. Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum," kata Jokowi saat membuka ratas.

Setelah Jokowi menyampaikan kalimat pembuka, rapat lalu digelar secara tertutup dari awak media. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung.

Saat berada di Purworejo, Kamis (29/8/2019), Presiden mengatakan akan mengevaluasi pendekatan yang sudah dilakukan pemerintah selama hampir dua pekan terakhir di tanah Papua.

Evaluasi ini tak hanya terkait pendekatan keamanan, tapi juga evaluasi secara menyeluruh.

"Semuanya akan kami evaluasi," kata Jokowi sebagaimana disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Pendekatan Kekerasan Tangani Gejolak Papua

Gejolak dan kerusuhan di wilayah Papua yang belakangan terjadi adalah buntut tindakan rasisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus.

Setelah kerusuhan pertama pecah di sejumlah daerah di Papua, pemerintah menambah jumlah pasukan yang diterjunkan ke Papua. Selain itu pemerintah juga memblokir akses internet dengan alasan mencegah hoaks meluas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih 50 Persen saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih 50 Persen saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 setelah Pelaksanaan PSU

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 setelah Pelaksanaan PSU

Nasional
PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

Nasional
Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Nasional
Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Nasional
Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

Nasional
Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Nasional
Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Nasional
Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X