Pulang dari Kunker, Jokowi Langsung Pimpin Rapat Bahas Papua

Kompas.com - 30/08/2019, 19:40 WIB
Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua usai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) petang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua usai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) petang.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas terkait masalah Papua seusai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019) malam.

Begitu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 18.40 WIB, Jokowi langsung menuju Istana Merdeka untuk menggelar rapat. Pukul 19.24 WIB rapat terbatas dimulai.

Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Pemerintah Didesak Tarik TNI-Polri dari Papua

"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban. Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum," kata Jokowi saat membuka ratas.

Setelah Jokowi menyampaikan kalimat pembuka, rapat lalu digelar secara tertutup dari awak media. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung.

Saat berada di Purworejo, Kamis (29/8/2019), Presiden mengatakan akan mengevaluasi pendekatan yang sudah dilakukan pemerintah selama hampir dua pekan terakhir di tanah Papua.

Evaluasi ini tak hanya terkait pendekatan keamanan, tapi juga evaluasi secara menyeluruh.

"Semuanya akan kami evaluasi," kata Jokowi sebagaimana disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Pendekatan Kekerasan Tangani Gejolak Papua

Gejolak dan kerusuhan di wilayah Papua yang belakangan terjadi adalah buntut tindakan rasisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus.

Setelah kerusuhan pertama pecah di sejumlah daerah di Papua, pemerintah menambah jumlah pasukan yang diterjunkan ke Papua. Selain itu pemerintah juga memblokir akses internet dengan alasan mencegah hoaks meluas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X