Pemerintah Diminta Hentikan Pendekatan Kekerasan Tangani Gejolak Papua

Kompas.com - 30/08/2019, 19:36 WIB
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta pemerintah menghentikan penggunaan pendekatan kekerasan dalam menangani situasi di Papua.

Gufron mengatakan, gejolak sosial-politik dan keamanan di Papua yang hingga kini masih berlangsung perlu disikapi dan dikelola secara konstruktif oleh pemerintah.

"Dalam konteks ini, pemerintah harus menghentikan penggunaan cara-cara yang eksesif dan koersif (kekerasan) dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Gufron kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Menurut Gufron, fakta-fakta historis semestinya menjadi pembelajaran bagi pemetintah bahwa pendekatan kekerasan tidak menyelesaikan masalah di Papua.

Baca juga: Papua Masih Bergejolak, Stafsus Presiden Salahkan Pemerintah Daerah

Ia menilai cara-cara eksesif dan koersif justru memunculkan masalah baru, seperti pelanggaran HAM.

Gufron juga mengkritik pembatasan akses telekomunikasi dan internet yang dilakukan pemerintah.

Menurut Gufron, pembatasan tersebut merupakan penggunaan cara-cara eksesif dalam bentuk lain yang melanggar hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

"Upaya penanganan jangan sampai mengabaikan apalagi menafikan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri," kata Gufron.

"Berbagai upaya yang dilakukan selama ini masih simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan konflik Papua," tutur dia.

Baca juga: Gedung Dibakar, KPU Papua Bakal Bangun Kantor Darurat

Aksi unjuk rasa masyarakat masih terus terjadi di Papua sejak Senin (19/8/2019) yang dipicu dari peristiwa pengepungan asrama mahasiwa Papua, Surabaya Jumat (16/8/2019).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X