Papua Masih Bergejolak, Stafsus Presiden Salahkan Pemerintah Daerah

Kompas.com - 30/08/2019, 17:35 WIB
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengungkap ada persoalan lain yang membuat Papua dan Papua Barat masih bergejolak hingga saat ini.

Awalnya, ia mengakui gejolak di Bumi Cenderawasih karena ada dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Namun, persoalan itu sudah selesai karena pelaku sudah diproses hukum.

Kini, ia menilai kasus itu dijadikan momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kemarahan terhadap pelayanan pemerintahan daerah Papua dan Papua Barat.

"Masyarakat kenapa sekarang berontak marah? Karena ada hal-hal yang mereka selama ini sakit hati. Karena ada hal-hal (pada pemerintah daerah yang) belum beres," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Terkait Kerusuhan di Jayapura, 30 Orang Pengunjuk Rasa Diamankan Polda Papua

Lenis mencontohkan dana otonomi khusus yang dinilai tidak disalurkan secara transparan. Ia mempertanyakan bantuan afirmasi kepada kelompok perempuan, agam, dan adat yang harusnya mendapatkan 6 persen dari alokasi dana otsus.

"Sampai hari ini, Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen. Tapi sampai hari ini belum ada lapor (dari Gubernur Papua dan Papua Barat)," ujar Lenis.

"Berarti ini kan harus audit dulu. Ada 6 persen itu siapa yang pakai? Siapa yang gunakan dana itu?" lanjut dia.

Selain persoalan dana otsus, pemerintah Papua juga seakan tidak memperjuangkan nasib para honorer yang jumlahnya mencapai 12.000 orang. Hal ini ditandai tidak pernahnya Gubernur Papua Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun menteri.

Baca juga: Cerita Pengungsi Pasca-kerusuhan Jayapura, Trauma dan Ketakutan

Kemudian, persoalan pengangguran di Papua serta pembinaan kewirausahaan yang tidak berjalan turut menjadi akar masalah masyarakat tanah Papua menjadi bergejolak.

"Sekarang kami mempertanyakan Gubernur punya kewenangan untuk kepala dinas provinsi, kepala dinas pekerjaan umum, kabupaten, berapa orang asli Papua yang dia siapkan untuk pengusaha sukses? Tidak ada. Jadi ini akar masalah, memang menumpuk di tanah Papua," papar Lenis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X