Papua Masih Bergejolak, Stafsus Presiden Salahkan Pemerintah Daerah

Kompas.com - 30/08/2019, 17:35 WIB
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengungkap ada persoalan lain yang membuat Papua dan Papua Barat masih bergejolak hingga saat ini.

Awalnya, ia mengakui gejolak di Bumi Cenderawasih karena ada dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Namun, persoalan itu sudah selesai karena pelaku sudah diproses hukum.

Kini, ia menilai kasus itu dijadikan momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kemarahan terhadap pelayanan pemerintahan daerah Papua dan Papua Barat.

"Masyarakat kenapa sekarang berontak marah? Karena ada hal-hal yang mereka selama ini sakit hati. Karena ada hal-hal (pada pemerintah daerah yang) belum beres," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Terkait Kerusuhan di Jayapura, 30 Orang Pengunjuk Rasa Diamankan Polda Papua

Lenis mencontohkan dana otonomi khusus yang dinilai tidak disalurkan secara transparan. Ia mempertanyakan bantuan afirmasi kepada kelompok perempuan, agam, dan adat yang harusnya mendapatkan 6 persen dari alokasi dana otsus.

"Sampai hari ini, Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen. Tapi sampai hari ini belum ada lapor (dari Gubernur Papua dan Papua Barat)," ujar Lenis.

"Berarti ini kan harus audit dulu. Ada 6 persen itu siapa yang pakai? Siapa yang gunakan dana itu?" lanjut dia.

Selain persoalan dana otsus, pemerintah Papua juga seakan tidak memperjuangkan nasib para honorer yang jumlahnya mencapai 12.000 orang. Hal ini ditandai tidak pernahnya Gubernur Papua Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun menteri.

Baca juga: Cerita Pengungsi Pasca-kerusuhan Jayapura, Trauma dan Ketakutan

Kemudian, persoalan pengangguran di Papua serta pembinaan kewirausahaan yang tidak berjalan turut menjadi akar masalah masyarakat tanah Papua menjadi bergejolak.

"Sekarang kami mempertanyakan Gubernur punya kewenangan untuk kepala dinas provinsi, kepala dinas pekerjaan umum, kabupaten, berapa orang asli Papua yang dia siapkan untuk pengusaha sukses? Tidak ada. Jadi ini akar masalah, memang menumpuk di tanah Papua," papar Lenis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X