Wiranto Jamin Aparat TNI-Polri Akan Ditarik jika Papua Kondusif

Kompas.com - 30/08/2019, 17:09 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam), Wiranto,di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam), Wiranto,di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin, jika kondisi sudah kondusif, personel TNI-Polri di Papua dan Papua Barat akan ditarik.

"Saya jamin personel ditarik kalau sudah tenang dan enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan. Oleh karena itu, semuanya harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan demo dan merusak," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Baca juga: Wiranto: Ada Pihak yang Ingin Kita Kacau

Wiranto mengatakan, personel TNI-Polri yang dikirimkan ke Papua dan Papua Barat bukanlah untuk melakukan tindakan represif, melainkan untuk mengamankan masyarakat.

Kendati demikian, ia mendorong masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan unek-unek melalui proses dialog.

Menurut dia, dialog menjadi hal utama guna membangun situasi di Papua dan Papua Barat cepat pulih.

"Seperti yang saya katakan tadi, unek-unek itu bisa selesai dengan demokrasi. Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarkis, tapi itu bisa selesai dengan dialog," ujar Wiranto.

Ia pun mengatakan, dengan dialog yang konstruktif, keadaan di Papua dan Papua Barat akan semakin kondusif.

"Permasalahan bisa terjadi dengan dialog yang konstruktif ya, bukan dialog tegang-tegangan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah cooling down," papar dia.

Baca juga: Wiranto Jamin Pemerintahan Mendatang Lebih Paham Bangun Papua

Massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.
Aksi unjuk rasa di Papua pun kembali terjadi, yakni di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) dan berujung ricuh antara pendemo dan aparat keamanan.

Kamis (29/8/2019), demo di depan Kantor MRP di Jayapura rusuh setelah massa melakukan aksi pembakaran.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X