Kompas.com - 30/08/2019, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan terjadinya pengibaran bendera bintang kejora oleh demonstran di seberang Istana Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Soal pengibaran (bintang kejora) itu, kami sangat sesalkan karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sebangsa dan setanah air," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Yasonna mengimbau demonstran menyudahi aksinya dan sama-sama menahan diri.

Sebab, pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana. Terutama pengusutan perkara rasisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Ketua MPR: Baru Kali Ini Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tak Ditindak Serius

Yasonna menambahkan, pemerintah selalu mengedepankan dialog untuk menghentikan kerusuhan yang masih berlangsung di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat di sana bisa berdialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

Ia pun meyakini ada pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat sehingga tak kunjung mereda.

Yasonna meyakini kerusuhan bakal segera mereda usai para tokoh masyarakat setempat berdialog dengan perwakilan pemerintah.

"Kami serahkan kepada Pak Menko (Bidang Polhukam) serta jajaran yang ditugaskan untuk itu. Tentunya upaya-upaya dialog ini akan terus kami lakukan," ujar Yasonna.

"Karena tentu ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dari peristiwa ini. Saya percaya intelijen kita akan dapat mengumpulkan informasi apakah ada orang-orang atau kelompok-kelompok, apakah dari luar atau dalam yang bermain dalam soal ini," lanjut dia.

Diberitakan, bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Pantauan Kompas.com di lokasi, sebagian besar massa nampak membuka bajunya serta menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Kapolda Metro Jaya Tindak Pengibar Bendera Bintang Kejora

Koordinator aksi, Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.

"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.

Selain itu, massa menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua. Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.

"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu mengnonaktifkan internet, itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan papua," ujar Ambrosius. 

 

Kompas TV Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri tiba di Sorong, Papua Barat. Mereka berdialog bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala suku. Di hadapan tokoh-tokoh Papua, Wiranto mengatakan tidak ada istilah anak tiri untuk Papua dan Papua Barat. Justru Papua dan Papua Barat menjadi anak emas dengan berbagai pembangunan yang ada. Di hadapan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak memastikan situasi di Papua Barat sudah kondusif. Menurut Kapolda salah satu titik ricuh berada di kabupaten Fakfak, Papua Barat yang dipicu oleh pengibaran bendera bintang kejora. Aksi ini menyulut emosi barisan pro NKRI sehingga berujung bentrok kedua kelompok. #MenkoPolhukam #Rasisme #OknumAparat
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.