Dalam RKUHP, Polisi dan Jaksa Berwenang Menindak Berdasar Hukum Adat

Kompas.com - 30/08/2019, 15:58 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil saat acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema ?Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?? di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Dok. Humas DPRAnggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil saat acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema ?Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?? di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) mengatur tentang ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law.

Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil mengatakan, ketentuan hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum adat yang saat ini masih berlaku. Artinya, hukum adat yang masih dijalankan dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat hingga saat ini.

"Tentu saja living law itu hukum yang masih hidup di masyarakat. Bukan hukum yang sudah mati kemudian dhidupkan kembali," ujar Nasir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/8/2019). 

Pasal 2 ayat (1) RKUHP pada intinya menyatakan, KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam ketentuan pidana.


Baca juga: Dianggap Pasal Karet, Pasal soal Penodaan Agama dalam RKUHP Diminta Dihapus

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) menyebut hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku di daerah hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Kendati demikian dalam RKUHP tidak disebutkan secara spesifik jenis-jenis tindakan dalam hukum adat yang dapat diancam pidana.

Nasir menjelaskan, setelah RKUHP disahkan menjadi undang-undang, maka pemerintah akan membuat kompilasi hukum adat dari seluruh daerah.

Pemerintah memiliki waktu selama dua tahun untuk membuat kompilasi hukum adat sebelum RKUHP mulai berlaku.

"Jadi nanti masing-masing daerah itu dibuat semacam Perda lalu Perda ini akan dikompilasi menjadi hukum adat dan memang ini butuh biaya besar untuk melakukan penelitian. Nanti pemerintah mungkin bekerja sama dengan daerah-daerah itu melakukan peneltian terhadap hukum adat yang sedang berjalan selama ini," tutur dia.

Selain itu, lanjut Nasir, RKUHP memberikan kewenangan bagi polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum adat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X