Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Harapan Besar Pembangunan Bangsa Ada di Tangan MPR Periode 2019-2024

Kompas.com - 30/08/2019, 14:17 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah berharap MPR periode 2019-2024 dapat berfungsi lebih maksimal lagi dalam kontribusi pembangunan bangsa Indonesia.
Apalagi, arus globalisasi saat ini semakin deras dengan membawa berbagai macam perubahan dan berbagai kepentingan negara-negara asing.

“Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak mungkin mengucilkan diri dari pergaulan internasional. Namun dalam pergaulan internasionalnya itu, Indonesia tidak boleh larut apalagi terpedaya oleh berbagai macam kepentingan negara-negara lain yang berusaha menancapkan kepentingan negaranya di Indonesia,” kata Basarah melalui keterangan tertulis, Jumat (30/8/2019).

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu panduan dasar (guiding principle) yang bersifat menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan norma dasar dalam UUD 1945 dalam kebijakan dasar pembangunan nasional.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Gedung DPR, MPR, dan DPD di Senayan?

"Melalui hadirnya konsep Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi pegangan setiap pelaksanan pembangunan nasional dan juga daerah,” jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya.

Namun juga, imbuhnya, pemerintah mampu menjadikan Indonesia berdaulat secara politik dengan pembangunan ekonomi yang mengutamakan kekuatan bangsa, serta dengan tetap menjaga kepribadian Indonesia yang berpijak pada kebudayaan bangsa.

“Mudah-mudahan MPR yang akan datang benar-benar dapat menginsafi pentingnya lembaga yang dapat menghadirkan kembali Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com