Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerusuhan di Papua, Fahri Hamzah Sebut Tak Bisa Presiden Hanya Keluarkan Imbauan Datar

Kompas.com - 30/08/2019, 10:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, tepatnya di Jayapura kemarin, Kamis (29/8/2019), memerlukan langkah yang luar biasa dari presiden Joko Widodo.

Menurut dia, presiden tak bisa hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar dalam situasi tersebut.

"Sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari presiden, tidak bisa presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang," kata Fahri saat dihubungi, Jum'at (30/8/2019).

Baca juga: Ini 4 Pernyataan Jokowi untuk Penanganan Kerusuhan di Papua

Fahri mengatakan, harus ada pesan yang sampai ke hati terkait rangkaian persoalan yang telah menyinggung perasaan masyarakat di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurut dia, presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang apa saja tindakan yang akan ia ambil untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua ke depannya.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat (Papua) dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Evaluasi Penanganan Papua

Fahri mengatakan, jika presiden tak bertindak cepat dikhawatirkan kerusuhan di Papua menjadi semakin meluas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Ia mengingatkan presiden bahwa persoalan di Papua bukan persoalan kecil.

"Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pertemuan dengan Tokoh Papua Akan Dilakukan Secepatnya

Selanjutnya, Fahri berpendapat, presiden harus bisa menjembatani jarak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papua dengan masyarakat lain, salah satunya jarak psikologis.

Sebab, banyak pihak-pihak lain dan pihak internasional yang ingin stabilitas dan keamanan di Papua tak pernah selesai.

"Sekali lagi, pihak yang 'pemain' di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," pungkasnya

Baca juga: Rusuh Papua, Jokowi Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Anarkisme dan Rasialis

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa di Papua kembali terjadi, yakni di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) dan berujung ricuh antara pendemo dan aparat keamanan.

Kamis (29/8/2019), demo di depan kantor MRP di Jayapura rusuh setelah massa melakukan aksi pembakaran. 

Presiden Joko Widodo pun meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTubeSekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata dia.

Kompas TV Presiden jokowi membagikan 3.800 sertifikat tanah kepda warga purworejo, jawa tengah pada Kamis (29/8) siang. Presiden juga menyatakan masalah sertifikat akan selesai pada tahun 2025.<br /> <br /> Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan, setelah penyerahan sertifikat secara simbolik kepada 12 orang perwakilan warga di Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis (29/8) siang. Jokowi menyatakan di Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat, namun di tahun 2015 saja, masih ada 80 juta sertifikat yang belum selesai. Di Provinsi Jawa Tengah, sertifikat yang baru selesai dibagikan adalah 12 juta dari total 20 juta sertifikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com