Jokowi Diminta Tunjukkan Sinyal Keberpihakan ke Publik Terkait Seleksi Capim KPK

Kompas.com - 29/08/2019, 23:06 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis, Selasa (8/1/2019). Reza JurnalistonDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dirilis, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo patut menunjukkan sinyal keberpihakan kepada publik dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Menurut dia, Presiden Jokowi harus mengawasi dan memastikan kinerja Panitia Seleksi Capim KPK agar nantinya 10 nama yang diserahkan ke DPR merupakan orang berintegritas dan sesuai aspirasi publik.

"Pada titik itu, presiden sebagai ujung dari proses penyaringan nama dari Pansel Capim KPK itu jadi sangat menentukan. Apakah beliau punya komitmen atau tidak dalam menunjukkan keberpihakan proses pemilihan pimpinan KPK yang sesuai dengan aspirasi publik," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Sebut OTT KPK Marak karena Personel Penindakan Lebih Banyak

Apabila 10 nama yang diserahkan ke DPR tidak memuaskan aspirasi publik, akan berisiko terhadap kredibilitas presiden dan dukungan publik terhadap pemerintah.

"Saatnya presiden menunjukkan keberpihakan publik dengan memberikan sinyal kepada publik bahwa presiden masih hadir dalam konteks mengawal agenda reformasi yang sangat krusial, yaitu pemberantasan korupsi," ujar dia. 

Ia juga mengingatkan, pemberantasan korupsi bisa menimbulkan serangan balik dari pihak-pihak yang tidak nyaman.

Situasi ini kerap terjadi di berbagai negara sehingga peran pemimpin negara menjadi sangat menentukan.

Seperti diketahui rangkaian proses seleksi capim KPK menjadi polemik. Dari 20 nama yang dinyatakan lolos profile assessment oleh Panitia Seleksi Capim KPK ada calon yang dinilai bermasalah.

Koalisi Kawal Capim KPK juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Pansel terkait 20 nama capim KPK itu. Koalisi menganggap Pansel terkesan tak peka terhadap masukan masyarakat.

Selain itu, Koalisi Kawal Capim KPK menduga ada calon yang bermasalah, seperti melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu, calon yang diduga mengintimidasi pegawai KPK hingga persoalan ketidakkepatuhan sejumlah calon terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Tim KPK juga ikut menelusuri rekam jejak nama calon yang maju ke tahapan wawancara dan uji publik tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X