Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: 61,7 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Setahun Terakhir Lebih Baik

Kompas.com - 29/08/2019, 22:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 61,7 persen dari 1.220 responden survei LSI menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik selama setahun terakhir ini.

Menurut Burhanuddin, responden diberi pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun lalu?"

"Penilaian atas kinerja KPK setahun terakhir secara umum positif ya, mereka yang menilai bahwa KPK dalam setahun terakhir kinerjanya lebih baik atau jauh lebih baik itu mencapai 61,7 persen lebih baik dan 5,6 persen jauh lebih baik," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Sebut OTT KPK Marak karena Personel Penindakan Lebih Banyak

Di sisi lain, menurut dia, KPK merupakan lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Dalam wawancara tatap muka terhadap responden pada 11-16 Mei 2019 itu, responden juga diberi pertanyaan, "Seberapa percayakah Ibu/Bapak dengan lembaga di bawah ini?" 

Hasilnya, 62 persen responden menyatakan cukup percaya dan 22 persen sangat percaya dengan KPK.

"Apa poinnya ketika kita sampaikan poin ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK. Karena dibanding lembaga lain KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," kata Burhanuddin.

Urutan kedua ditempati oleh presiden. Ia memaparkan, 59 persen responden cukup percaya dan 20 persen sangat percaya terhadap presiden.

Kemudian, polisi, yaitu 64 persen responden yang cukup percaya dan 15 persen sangat percaya terhadap lembaga tersebut.

"Polisi trust-nya juga sekitar 79 persen tapi persentase komanya lebih unggul presiden," kata Burhanuddin.

Baca juga: Hendardi Minta Polisi Tak Proses Hukum Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi

Pengadilan menempati peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tingkat kepercayaannya, 60 persen responden cukup percaya dan 11 persen sangat percaya dengan pengadilan.

Di urutan keempat ada DPR. Menurut Burhanuddin, 53 persen responden cukup percaya dan 8 persen sangat percaya dengan DPR.

Peringkat kelima ditempati partai politik. Sebanyak 47 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen sangat percaya dengan partai politik.

"Jadi, kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi, mengganggu, melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK, pesannya itu, termasuk kalau DPR dan parpol misalnya bermain-main dengan masa depan pemberantasan korupsi, publik yang menjadi pendukung utama KPK bisa bereaksi," papar Burhanuddin.

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com