Ketua Baleg: MKD Rekomendasikan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR 10 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan draf revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Menurut Supratman, rencana revisi UU MD3 merupakan keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Jadi ini ada putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memerintahkan untuk dilakukan revisi. Sehingga mau tidak mau saya harus menjalankan itu," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Soal Wacana Penambahan Pimpinan MPR, PDI-P Berpijak Pada UU MD3

Supratman mengatakan, dalam draf revisi UU MD3 yang sudah disiapkan, hanya ada satu pasal yang diubah.

Perubahan pasal tersebut terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024, yakni 1 orang ketua dan 9 orang wakil ketua.

Draf tersebut rencananya baru akan dibahas oleh seluruh fraksi dalam rapat Baleg pada Senin (2/9/2019) mendatang.

"Soal apa setuju atau tidak setuju, saya tidak bisa mewakilkan fraksi," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Baca juga: PDI-P Tegaskan KIK Belum Putuskan soal Jumlah Pimpinan MPR

Supratman mengatakan, jika dalam rapat Baleg seluruh fraksi menyetujui adanya perubahan pasal, maka kemungkinan revisi UU MD3 dapat selesai sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR saat ini.

Adapun masa jabatan DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September 2019.

"Kalau hari ini kita masukkan itu kemudian presiden setuju, kan boleh kan. Apalagi cuma satu pasal," tutur Supratman.