Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Mau Ulangi Kesalahan Jakarta

Kompas.com - 29/08/2019, 18:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kesalahan konsep dalam membangun DKI Jakarta sebagai ibu kota.

Akibatnya, saat ini Jakarta menanggung beban yang sangat berat. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat industri, pusat ekonomi dan pusat jasa. Semuanya dibebankan di Jakarta.

Ia pun memastikan kesalahan tersebut tidak akan terulang saat membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Kota (ibu kota baru) ini didesain bukan untuk menjadi kota besar. Maka, diharapkan tidak mengulang (kesalahan) Jakarta,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Kenapa Jakarta kacau? Karena dia pusat segalanya," kata dia.

Baca juga: Jadi Ibu Kota Negara, Pemkab Penajam Paser Utara Minta Masukan Akademisi UGM

Salah satu kesalahan pada Jakarta adalah tidak ditetapkannya luas wilayah yang besar sedari awal.

Bambang mencontohkan pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang juga tidak langsung besar. Melainkan setahap demi setahap hingga sebesar saat ini.

"Nah, sekarang mau membebaskan lahan untuk runway itu sampai Rp 4 triliun coba," ujar Bambang.

Sementara, ibu kota baru sudah ditetapkan luas wilayahnya dari awal, 180.000 hektare. Wilayah itu dipastikan, tidak akan berkurang, apalagi tidak bertambah.

Baca juga: Bappenas: UU Belum Terbit, Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru

Dengan demikian, segala pembangunannya terencana dengan baik.

Nantinya, apabila ibu kota sebagai pusat pemerintahan bukan menjadi kota besar di Indonesia, tidak akan menjadi persoalan.

Ia mencontohkan ibu kota negara lain yang pusat pemerintahannya lepas dari industri dan kegiatan ekonomi, yakni Amerika Serikat. Ibu Kota AS adalah Washington DC, sedangkan New York menjadi kota bisnis yang padat penduduk.

"Ini masalahnya semua orang ribut karena sejak lahir tahunya ibu kota ya di Jakarta. Jadi bayangin ibu kota harus kayak Jakarta," kata Bambang. 

 

Kompas TV Dana pembangunan awal ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 865 miliar. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memastikan dari mana sumber dananya. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat kerja bersama Komisi V DPR. Dana awal dibutuhkan tahun depan untuk pembangunan dasar seperti jalan drainase bendungan gedung perkantoran dan perumahan di lahan ibu kota baru. Infrastruktur jalan dan jembatan memakan biaya terbesar mencapai Rp 500 miliar. #Kemenpupr #DanaAwal #IbuKotaBaru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com