Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bonus Atlet untuk Beli Rumah Mewah, Ini Prestasi Capim KPK Sri Handayani

Kompas.com - 29/08/2019, 16:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan KPK sempat mempertanyakan rumah mewah yang dimiliki salah satu capim berlatar belakang kepolisian, Brigjen (Pol) Sri Handayani.

Pertanyaan tersebut dilontarkan saat Sri menjalani wawancara serta uji publik di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Sri beralasan, ia mampu membeli rumah mewah tersebut karena sering mendapatkan bonus dari menang pertandingan olah raga semenjak menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca juga: Capim KPK Polwan Ini Jelaskan Bagaimana Bisa Beli Rumah Mewah di Solo

Sebelum menjadi polisi wanita, Sri diketahui merupakan atlet nasional lari gawang dan sering memenangi kejuaraan. Bahkan, saat sudah berstatus polisi pun Sri masih sering mengikuti kejuaraan.

"Rumah yang saya dapat itu adalah kredit. Namun, perlu diketahui bapak bahwa sebelum masuk polisi itu saya atlet nasional dan pemegang rekor 400 gawang," kata Sri.

Kiprah Sri

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Kapolda Kalimantan Barat itu merupakan alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jenderal bintang satu ini mengaku pernah memegang prestasi nasional untuk lari 400 meter gawang putri.

Baca juga: Jika Lolos Jadi Pimpinan KPK, Brigjen Sri Handayani Ingin Lakukan Ini

Sri mengatakan, pada dasarnya, orahraga yang ia geluti adalah bulu tangkis. Namun, saat itu, biaya untuk berlatihnya mahal dan persaingannya ketat.

"Lalu saat SMP ada seleksi atletik tingkat SMP mencoba dan juara. Setelah juara terus menerus difasilitasi oleh Wali Kota mulai dari pakaian hingga insentif tiap bulan, maka tertarik ke atletik dan bulu tangkis ditinggalkan," kata Sri.

Tak sampai disitu, begitu masuk Polri, Sri turut sering mewakili institusinya mengikuti berbagai turnamen olahraga atletik, baik ditingkat nasional maupun regional.

Medali di rumahnya sudah tak terhitung lagi. Perempuan kelahiran Solo, 14 April 1962 itu sejak sekolah sudah memborong banyak pedali. Sri mengaku, jumlahnya mencapai ratusan.

"Aduh kalau dihitung banyak sekali, ratusan, medali ada dirumah di Solo," ujar Sri.

Baca juga: Capim KPK Ini Geram Ditanya Pansel terkait Sifat Temperamentalnya

Sejak tahun 1977 hingga 1985, Sri Handayani juga selalu tercatat sebagai salah satu atlet yang menjadi wakil Jawa Tengah di tingkat nasional.

Momen yang paling berkesan adalah ketika mendapatkan mendapat medali juara kedua dalam perhelatan PON.

Saat itu, ia mengaku banjir hadiah dari Gubernur, Wali Kota, uang pembinaan, sampai dengan kemudahan untuk sekolah.

Bahkan, hingga saat ini kemampuannya di bidang olah raga atletik masih terjaga.

Pada 2008 lalu, ia meraih peringkat ke-2 pada kejuaraan atletik veteran tingkat nasional di Semarang.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Langkahnya menjadi atlet mengalir dari sang ayah yang merupakan pemain sepak bola dengan posisi gelandang.

"Saya dapat menjadi atlet nasional mungkin dari keturunan bapak saya," kata dia.

Lagi-lagi, selulus sekolah tinggi, Sri mengikuti jejak ayahnya. Kali ini untuk menjadi polisi. Di usia 22 tahun, Sri mengikuti seleksi masuk Polri.

Karirnya di Polri pun cukup moncer. Sri merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa) Lemdikpol Polri.

Ia juga merupakan perempuan pertama yang menjabat Wakil Kapolda Kalimantan Barat.

Setelah mengikuti seleksi capim KPK, Sri dimutasi ke posisi Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri per 2 Agustus 2019. 

 

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK tidak akan mengumumkan hasil tes wawancara dan uji publik. Pansel nantinya akan menyerahkan sepuluh nama yang lolos tes langsung kepada presiden. Hasil tes wawancara dan uji publik akan mengerucutkan Capim KPK menjadi 10 nama untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Tim Pansel KPK, Yenti Garnasih menyebut 10 nama itu akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi pada 2 September mendatang. Keputusan untuk mengumumkan 10 nama ada di tangan presiden dan bukan menjadi wewenang pansel. #PanselCapimKPK #PimpinanKPK #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com