Kompas.com - 29/08/2019, 16:33 WIB
Capim KPK Brigjen Sri Handayani usai mengikuti seleksi profil assessement di Gedung Lemhanas, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCapim KPK Brigjen Sri Handayani usai mengikuti seleksi profil assessement di Gedung Lemhanas, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan KPK sempat mempertanyakan rumah mewah yang dimiliki salah satu capim berlatar belakang kepolisian, Brigjen (Pol) Sri Handayani.

Pertanyaan tersebut dilontarkan saat Sri menjalani wawancara serta uji publik di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Sri beralasan, ia mampu membeli rumah mewah tersebut karena sering mendapatkan bonus dari menang pertandingan olah raga semenjak menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca juga: Capim KPK Polwan Ini Jelaskan Bagaimana Bisa Beli Rumah Mewah di Solo

Sebelum menjadi polisi wanita, Sri diketahui merupakan atlet nasional lari gawang dan sering memenangi kejuaraan. Bahkan, saat sudah berstatus polisi pun Sri masih sering mengikuti kejuaraan.

"Rumah yang saya dapat itu adalah kredit. Namun, perlu diketahui bapak bahwa sebelum masuk polisi itu saya atlet nasional dan pemegang rekor 400 gawang," kata Sri.

Kiprah Sri

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Kapolda Kalimantan Barat itu merupakan alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jenderal bintang satu ini mengaku pernah memegang prestasi nasional untuk lari 400 meter gawang putri.

Baca juga: Jika Lolos Jadi Pimpinan KPK, Brigjen Sri Handayani Ingin Lakukan Ini

Sri mengatakan, pada dasarnya, orahraga yang ia geluti adalah bulu tangkis. Namun, saat itu, biaya untuk berlatihnya mahal dan persaingannya ketat.

"Lalu saat SMP ada seleksi atletik tingkat SMP mencoba dan juara. Setelah juara terus menerus difasilitasi oleh Wali Kota mulai dari pakaian hingga insentif tiap bulan, maka tertarik ke atletik dan bulu tangkis ditinggalkan," kata Sri.

Tak sampai disitu, begitu masuk Polri, Sri turut sering mewakili institusinya mengikuti berbagai turnamen olahraga atletik, baik ditingkat nasional maupun regional.

Medali di rumahnya sudah tak terhitung lagi. Perempuan kelahiran Solo, 14 April 1962 itu sejak sekolah sudah memborong banyak pedali. Sri mengaku, jumlahnya mencapai ratusan.

"Aduh kalau dihitung banyak sekali, ratusan, medali ada dirumah di Solo," ujar Sri.

Baca juga: Capim KPK Ini Geram Ditanya Pansel terkait Sifat Temperamentalnya

Sejak tahun 1977 hingga 1985, Sri Handayani juga selalu tercatat sebagai salah satu atlet yang menjadi wakil Jawa Tengah di tingkat nasional.

Momen yang paling berkesan adalah ketika mendapatkan mendapat medali juara kedua dalam perhelatan PON.

Saat itu, ia mengaku banjir hadiah dari Gubernur, Wali Kota, uang pembinaan, sampai dengan kemudahan untuk sekolah.

Bahkan, hingga saat ini kemampuannya di bidang olah raga atletik masih terjaga.

Pada 2008 lalu, ia meraih peringkat ke-2 pada kejuaraan atletik veteran tingkat nasional di Semarang.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Langkahnya menjadi atlet mengalir dari sang ayah yang merupakan pemain sepak bola dengan posisi gelandang.

"Saya dapat menjadi atlet nasional mungkin dari keturunan bapak saya," kata dia.

Lagi-lagi, selulus sekolah tinggi, Sri mengikuti jejak ayahnya. Kali ini untuk menjadi polisi. Di usia 22 tahun, Sri mengikuti seleksi masuk Polri.

Karirnya di Polri pun cukup moncer. Sri merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa) Lemdikpol Polri.

Ia juga merupakan perempuan pertama yang menjabat Wakil Kapolda Kalimantan Barat.

Setelah mengikuti seleksi capim KPK, Sri dimutasi ke posisi Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri per 2 Agustus 2019. 

 

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK tidak akan mengumumkan hasil tes wawancara dan uji publik. Pansel nantinya akan menyerahkan sepuluh nama yang lolos tes langsung kepada presiden. Hasil tes wawancara dan uji publik akan mengerucutkan Capim KPK menjadi 10 nama untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Tim Pansel KPK, Yenti Garnasih menyebut 10 nama itu akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi pada 2 September mendatang. Keputusan untuk mengumumkan 10 nama ada di tangan presiden dan bukan menjadi wewenang pansel. #PanselCapimKPK #PimpinanKPK #PresidenJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.