Politikus PKS Ini Sarankan Ibu Kota Pindah ke Daerah Rawan Bencana

Kompas.com - 29/08/2019, 16:08 WIB
Anggota DPR RI terpilih Suryadi Jaya Purnama saat memberikan keterangan di acara diskusi bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnggota DPR RI terpilih Suryadi Jaya Purnama saat memberikan keterangan di acara diskusi bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI terpilih dari PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan, semestinya pemerintah jangan memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut dia, daerah yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat, daerah yang justru rawan bencana alam.

"Ibu Kota jangan di Kalimantan, tapi Lombok. Pemerintah jangan sembunyi di daerah aman," ujar dia dalam sebuah diskusi di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Gubernur Kaltim Pastikan Izin Tambang dan Perkebunan di Lokasi Ibu Kota Negara Tak Diperpanjang

Lombok sendiri salah satu kota untuk daerah pemilihan (dapil) Suryadi di NTB.

Suryadi disebut-sebut akan menjadi pengganti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di parlemen periode 2019-2024 fraksi PKS yang juga sebelumnya berasal dari dapil NTB.

Menurut Suryadi, ibu kota disarankan dipindahkan ke daerah rawan bencana agar pemerintah berpikir sekaligus mengupayakan daerah itu aman dari dampak bencana alam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Pindah) ke tempat bencana, supaya pemerintah memikirkan bagaimana supaya di sana aman," kata pria yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur NTB pada 2013 itu. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi memilih provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan beberapa kajian dengan Bappenas di antaranya soal struktur tanah dan dampak ekonomi. Untuk pemindahan ibu kota Negara, diperlukan dana mencapai Rp 466 triliun. Konstruksi ditargetkan akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan wilayahnya siap untuk memulai proses pemindahan ibu kota Negara. Simak wawancara Jurnalis KompasTV Putri Aulia Faradina bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berikut ini. #IbuKotaBaru #IbuKotaPindah #KalimantanTimur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.