Abraham Samad Ingin Temui Jokowi Sampaikan Capim KPK yang Bermasalah

Kompas.com - 29/08/2019, 10:04 WIB
Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad (kedua dari kiri) saat hadir dalam diskusi media bertajuk Menakar Agenda Calon Pimpinan KPK salam Melindungi Pegawai KPK dan Pegiat Antikorupsi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/3019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad (kedua dari kiri) saat hadir dalam diskusi media bertajuk Menakar Agenda Calon Pimpinan KPK salam Melindungi Pegawai KPK dan Pegiat Antikorupsi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/3019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan persoalan hasil seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023.

Di hadapan Presiden, mereka bakal meminta sejumlah capim yang diduga bermasalah tak diserahkan namanya ke DPR untuk diloloskan.

"Kita sebagai mantan pimpinan dan tokoh masyarakat sangat berharap ada respon yang serius dari bapak presiden untuk segera tidak meloloskan nama-nama yang bermasalah yang kami anggap bisa melumpuhkan dan merontokkan lembaga yang kita cintai yaitu KPK," kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Capim KPK, dari Visi dan Misi hingga Beberkan Kelemahan KPK...

Pernyataan Abraham itu juga mewakili sejumlah mantan petinggi KPK lainnya seperti eks Ketua KPK Busyro Muqoddas dan eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Abraham mengatakan, ada ancaman yang sangat berbahaya yang akan menimpa KPK jika proses seleksi capim yang sekarang ini tetap dilanjutkan.

Sebab, sejumlah nama yang lolos sampai ke tahapan ini diduga bermasalah.

Ada yang mempunyai catatan pernah menghambat proses penegakan hukum oleh KPK.

Baca juga: Tunjukkan Bukti Rekam Jejak Capim, KPK Undang Pansel

Ada pula yang tidak patuh LHKPN, sampai dengan diduga melakukan berbagai pelanggaran etik ketika bertugas di KPK.

"Ini adalah bagian dari rasa bentuk keprihatian kami mendalam melihat bahwa ada semacam ancaman yang sangat berbahaya," ujar Abraham.

Abraham dan mantan petinggi KPK lainnya berpendapat, Presiden menjadi kunci terakhir yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X