Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Manfaatkan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 29/08/2019, 08:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, energi yang digunakan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan lebih ramah lingkungan.

Pemerintah akan memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi dan untuk mengurangi pencemaran udara.

"Kalau listrik basenya diharapkan dari renewable," ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/219).

Baca juga: Ibu Kota Baru, di Tengah Isu Deal Politik dan Kongkalingkong Swasta

Salah satu yang akan dijajal pemerintah adalah menggunakan panel tenaga surya.

"Targetnya mau pake surya. Kita coba yang perkebunan, panel (surya)," kata dia.

Selain itu, juga dimanfaatkan energi yang rendah karbon lainnya seperti gas dan biomassa.

Menurut Bambang, penggunaan biomassa bisa didorong di Kaltim karena banyak terdapat lahan kelapa sawit.

"Biomassa bisa dari limbah cangkang sawit. Kan ada perkebunan sawit," kata Bambang.

Baca juga: Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?

 

Sementara itu, untuk efisiensi dan konservasi energi diperlukan Green Building Design.

Hal ini ditempuh melalui penerapan Circular Water Management System, Efficient Lighting System, dan District Cooling System.

Pemerintah juga akan menjadikan ibu kota baru sebagai kota yang berorientasi pada transportasi publik.

Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri

Kendaraan tersebut meliputi kendaraan berbasis rel, juga kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan pedestrian yang terintegrasi.

Pemerintah memiliki konsep "forest city" untuk ibu kota baru. Dengan konsep ini, maka akan lebih banyak ruang terbuka hijau.

Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area ibu kota baru nantinya dijadikan RTH.

Adapun RTH yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca juga: Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat

Bambang mengatakan, karena konsepnya hutan, maka akan banyak ditanam pohon-pohon baru di sana. Termasuk merehabilitasi Bukit Soeharto.

Kawasan tersebut memang hutan lindung, namun sudah terjamah tangan "pengganggu" yang membangun tambang batu bara dan hutan sawit.

Bambang mengatakan, pemerintah sengaja memasukkan Bukit Soeharto ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru.

"Bukit Soeharto dimasukkan, tapi bukan buat dipakai. Tapi buat direhabilitasi," kata Bambang. 

Kompas TV Wakil ketua umum partai Gerindra, Edhy Prabowo membenarkan jika Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo memiliki lahan di lokasi ibu kota yang baru di Kalimantan Timur.<br /> <br /> Namun, ia membantah jika penunjukan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai pengganti Jakarta terkait dengan negosiasi politik antara Jokowi dan Prabowo usai pilpres 2019. #IbuKotaBaru #PenajamPaserUtara #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com