Pemblokiran Internet di Papua, Desakan Ombudsman hingga Gagalnya Program Registrasi SIM Card

"Untuk operator seluler iya (dimatikan), tapi untuk yang wifi itu masih (hidup) tapi dilambatkan. Jadi itu perlu penegasan dari kami, jadi tidak mematikan keseluruhan internet di papua," kata Ferdinandus.

Registrasi Identitas Kartu Prabayar

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

Alvin mengatakan, pembatasan internet di Papua seharusnya tidak perlu dilakukan bilamana program registrasi kartu prabayar benar-benar dilaksanakan.

Baca juga: Gubernur Papua Sebut Pengusaha Keluhkan Pemblokiran Internet, Ini Kata Kemendagri

Menurut Alvin, maraknya hoaks yang yang tersebar di media sosial adalah salah satu akibat dari gagalnya program tersebut.

"Saya tadi terang-terangan saya menyampaikan registrasi identitas prabayar tahun 2017-2018 itu gagal total. Salah satu akibatnya ya sekarang ini maraknya berita bohong dan sebagainya melalui media sosial tidak terkendali," kata Alvin.

Alvin berpendapat, persebaran hoaks di media sosial dapat diawasi lebih ketat bilamana setiap pemilik kartu prabayar benar-benar tercatat identitasnya.

Baca juga: Masih Blokir Internet di Papua dan Papua Barat, Ini yang Seharusnya Dipertimbangkan Pemerintah

"Yang prabayar ini karena peraturan tersebut tidak dilakukan secara konsusten dan konsekuen banyak identitas yang tidak jelas dan ini lah yang menjadi masalah penyebaran kabar bohong," ujar Alvin.

Alvin pun meminta Kemenkominfo segera memperbaiki hal tersebut serta benar-benar melaksanakan aturan registrasi kartu SIM prabayar.

"Kalau tidak mau, nanti berulang terus beredar kabar bohong, provokasi, dan lain-lain. Itu obatnya gampang kok, registrasi prabayar, jelas banyak masalah yang teratasi," kata Alvin.