Setya Novanto, Sempat Pasrah Divonis 15 Tahun Akhirnya Ajukan PK

Kompas.com - 29/08/2019, 06:14 WIB
Mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar satu tahun lebih Setya Novanto menjalani masa pidana penjara di Lapas Sukamiskin setelah menerima vonis majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Pada 24 April 2018, mantan Ketua DPR itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Ia divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Baca juga: Putri Setya Novanto, Dwina Michaella, Dipanggil KPK untuk Kasus E-KTP

Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, maka total uang pengganti yang harus dia bayar sekitar Rp 66 miliar.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

Sempat menerima vonis karena merasa lelah dan ingin merenung, Novanto kini mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas vonisnya.

Baca juga: Setya Novanto Mengaku Pasrah soal Hasil PK

Pada Rabu (28/8/2019), Novanto diketahui sudah mengajukan PK melalui Maqdir Ismail selaku penasihat hukumnya. Sidang perdana pun digelar dengan agenda pembacaan permohonan PK.

Lima novum

Dalam permohonan PK, Maqdir mengungkapkan ada 5 keadaan baru atau novum yang menjadi salah satu pertimbangan Novanto mengajukan PK.

"Novum P-1, surat permohonan sebagai Justice Collaborator tanggal 3 April 2018 dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto), yang menerangkan bahwa tidak ada fakta Pemohon PK (Novanto) menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo," ujar Maqdir saat membacakan permohonan PK di PN Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pengacara Setya Novanto Sampaikan 5 Novum dalam Sidang PK Kasus E-KTP

Kemudian, novum kedua yaitu merujuk pada surat permohonan sebagai Justice Collaborator tanggal 8 April 2018 dari Irvanto.

Menurut Maqdir, dalam surat permohonan itu diterangkan bahwa tidak benar Setya Novanto menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang diserahkan lewat money changer.

"Novum P-3, surat permohonan sebagai Justice Collaborator, tanggal 31 Mei 2018 dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan diserahkan melalui money changer," ungkap Maqdir.

Baca juga: KPK Persilakan Setya Novanto Ajukan Peninjauan Kembali

Novum keempat adalah rekening koran Bank OCBC Singapura North Branch nomor 503-146516-301 periode tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Januari 2014 atas nama Multicom Investment, Pte, Ltd, perusahaan milik Anang Sugiana Sudihardjo.

"Membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima uang sebesar 2 juta dollar AS yang dikatakan berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Made Oka Masagung," ujar Maqdir.

Kemudian, novum kelima merupakan keterangan tertulis agen Biro Federal Investigasi AS, Jonathan Holden tanggal 9 November 2017 dalam perkara United States of America melawan 1485 Green Trees Road, Orono, Minnesota dan kawan-kawan.

Baca juga: Berkelakar, Novanto Sebut Kumis dan Brewoknya Kenang-kenangan Saat Selapas dengan Teroris

Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.ANTARA FOTO/RENO ESNIR Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

Dalam keterangannya, kata Maqdir, Jonathan Holden menyatakan telah melakukan wawancara dengan Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem, membaca dokumen hasil penyidikan dari KPK dan memeriksa beberapa rekening Johannes Marliem di Amerika Serikat.

"Dalam pemeriksaannya terhadap rekening Johannes Marliem (Direktur Biomorf Lone LLC), Jonathan Holden menerangkan bahwa tidak menemukan fakta atau pengakuan ada pengiriman uang sebesar 3,5 juta dollar AS kepada siapapun," katanya.

"Berdasarkan Novum P-1 sampai Novum P-5, maka seluruh pertimbangan judex factie yang menganggap bahwa Pemohon PK telah menerima uang sebesar 7,3 juta dollar AS dari Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah keliru dan tidak benar," tambah Maqdir.

Putusan yang dinilai bertentangan

Dalam dokumen PK setebal 180 halaman itu, Maqdir bersama tim penasihat hukumnya juga menilai putusan terhadap kliennya terkesan bertentangan dengan putusan sejumlah terdakwa kasus korupsi e-KTP sebelumnya.

Baca juga: Kembali ke Lapas Sukamiskin, Begini Aktivitas Setya Novanto

Beberapa yang disoroti penasihat hukum adalah pertentangan pertimbangan soal jumlah dan penerima fee; penerimaan jam tangan merek Richard Millie; jumlah fee yang diterima Novanto dari pengusaha Made Oka Masagung; pihak yang menyerahkan uang ke KPK; dan kualifikasi kawan peserta dalam penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, pertentangan pertimbangan menyangkut kesepakatan memperlancar pembahasan anggaran proyek e-KTP; penentuan pemenang lelang proyek e-KTP; dan ketentuan hukum yang dilanggar.

Dinilai ada kekhilafan hakim

Tim penasihat hukum juga menilai ada kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata. Setidaknya Maqdir memaparkan ada 19 poin terkait hal tersebut.

Baca juga: Menkumham: Setya Novanto Sudah Betul-betul Bertobat

Misalnya menyangkut adanya kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan dakwaan dan menyusun putusan; terkait kesepakatan pemberian fee; rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan anggaran e-KTP Tahun 2011.

Kemudian terkait pertemuan di Hotel Gran Melia; pengenalan Andi Agustinus alias Andi Narogong; kesalahan pertimbangan ketentuan hukum yang dilanggar Novanto; selisih keuntungan harga automated finger print identification system (AFIS); dan perbedaan antara pertimbangan dan fakta hukum terhadap materi yang sama.

Selanjutnya terkait pasal yang dianggap terbukti; penghitungan kerugian keuangan negara hingga penilaian dan pemaknaan majelis hakim terkait melakukan perbuatan bersama-sama.

Permohonan

Atas berbagai poin pertimbangan itu, Maqdir bersama timnya memohon majelis hakim agar menyatakan Novanto tak terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan sebelumnya.

Baca juga: 5 Fakta Setya Novanto Dipindah di Rutan Gunung Sindur, Diawasi 350 CCTV hingga Diharapkan Bertobat

Kemudian, membebaskan Novanto dari seluruh dakwaan; memulihkan hak-hak Novanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat; Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin; seluruh barang bukti diserahkan ke yang berhak dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Novanto pasrah

Seusai permohonan PK dibacakan, Novanto mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya hasil upaya peninjauan kembali di tangan majelis hakim.

"Kita gini aja, pokoknya yang penting, harapannya kita serahkan kepada pihak yang mulia," kata Novanto.

Baca juga: Sejak Masuk Lapas Sukamiskin, Setya Novanto Dirujuk 22 Kali ke RS karena Sakit

Ia juga enggan mengungkapkan secara rinci alasan menempuh PK. Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum yang dipimpin Maqdir Ismail.

"(Alasannya) Pak Maqdir yang tahu," ujar dia.

KPK anggap PK sebagai hak Novanto

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, peninjauan kembali merupakan hak Setya Novanto untuk memperoleh keadilan dalam kasus yang menjeratnya.

"Ya silakan saja. Kan tiap orang kalau cari keadilan kan kemana lagi, enggak mungkin ke toko buku, kan ke pengadilan," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Buntut Pelesiran Setya Novanto, 2 Petugas Dihukum Penundaan Kenaikan Pangkat dan Gaji

Saut melanjutkan, meskipun Novanto mengajukan peninjauan kembali, mantan Ketua DPR itu tetap harus menyelesaikan kewajibannya termasuk melunasi uang pengganti yang menjadi salah satu vonis baginya.

Sebab, vonis hakim yang dijatuhkan kepada Novanto telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Kita enggak boleh menafikan, itu haknya dia. Tetapi lagi sesuatu yang sudah pasti, (hukuman) beliau sudah inkrah dan ada kewajiban tentu haris dilaksanakan," ujar Saut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X