Setya Novanto, Sempat Pasrah Divonis 15 Tahun Akhirnya Ajukan PK

Kompas.com - 29/08/2019, 06:14 WIB
Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTerpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

"Membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima uang sebesar 2 juta dollar AS yang dikatakan berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Made Oka Masagung," ujar Maqdir.

Kemudian, novum kelima merupakan keterangan tertulis agen Biro Federal Investigasi AS, Jonathan Holden tanggal 9 November 2017 dalam perkara United States of America melawan 1485 Green Trees Road, Orono, Minnesota dan kawan-kawan.

Baca juga: Berkelakar, Novanto Sebut Kumis dan Brewoknya Kenang-kenangan Saat Selapas dengan Teroris

Dalam keterangannya, kata Maqdir, Jonathan Holden menyatakan telah melakukan wawancara dengan Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem, membaca dokumen hasil penyidikan dari KPK dan memeriksa beberapa rekening Johannes Marliem di Amerika Serikat.

"Dalam pemeriksaannya terhadap rekening Johannes Marliem (Direktur Biomorf Lone LLC), Jonathan Holden menerangkan bahwa tidak menemukan fakta atau pengakuan ada pengiriman uang sebesar 3,5 juta dollar AS kepada siapapun," katanya.

"Berdasarkan Novum P-1 sampai Novum P-5, maka seluruh pertimbangan judex factie yang menganggap bahwa Pemohon PK telah menerima uang sebesar 7,3 juta dollar AS dari Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah keliru dan tidak benar," tambah Maqdir.

Putusan yang dinilai bertentangan

Dalam dokumen PK setebal 180 halaman itu, Maqdir bersama tim penasihat hukumnya juga menilai putusan terhadap kliennya terkesan bertentangan dengan putusan sejumlah terdakwa kasus korupsi e-KTP sebelumnya.

Baca juga: Kembali ke Lapas Sukamiskin, Begini Aktivitas Setya Novanto

Beberapa yang disoroti penasihat hukum adalah pertentangan pertimbangan soal jumlah dan penerima fee; penerimaan jam tangan merek Richard Millie; jumlah fee yang diterima Novanto dari pengusaha Made Oka Masagung; pihak yang menyerahkan uang ke KPK; dan kualifikasi kawan peserta dalam penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, pertentangan pertimbangan menyangkut kesepakatan memperlancar pembahasan anggaran proyek e-KTP; penentuan pemenang lelang proyek e-KTP; dan ketentuan hukum yang dilanggar.

Dinilai ada kekhilafan hakim

Tim penasihat hukum juga menilai ada kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata. Setidaknya Maqdir memaparkan ada 19 poin terkait hal tersebut.

Baca juga: Menkumham: Setya Novanto Sudah Betul-betul Bertobat

Misalnya menyangkut adanya kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan dakwaan dan menyusun putusan; terkait kesepakatan pemberian fee; rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan anggaran e-KTP Tahun 2011.

Kemudian terkait pertemuan di Hotel Gran Melia; pengenalan Andi Agustinus alias Andi Narogong; kesalahan pertimbangan ketentuan hukum yang dilanggar Novanto; selisih keuntungan harga automated finger print identification system (AFIS); dan perbedaan antara pertimbangan dan fakta hukum terhadap materi yang sama.

Selanjutnya terkait pasal yang dianggap terbukti; penghitungan kerugian keuangan negara hingga penilaian dan pemaknaan majelis hakim terkait melakukan perbuatan bersama-sama.

Permohonan

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X