Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang

Kompas.com - 29/08/2019, 05:21 WIB
Ilustrasi politik uang SHUTTERSTOCKIlustrasi politik uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaruh politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi salah satu kategori yang diteliti melalui survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI).

Hasilnya, 40 persen responden menerima uang dari para peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka.

Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.

Baca juga: Survei LIPI: Masyarakat Masih Pertimbangkan Agama pada Pemilu 2019

Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa uang menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat dalam sebuah kontestasi pemilu.

Tak mengherankan jika di antara mereka masih ada yang menerima pemberian uang dari para peserta pemilu, meskipun belum tentu mereka memilih yang memberi uang itu.

"Bagaimana masyarakat memaknai demokrasi? Masyarakat memandang uang bagian dari sesuatu yang tidak masalah. Politik uang adalah bagian, bukan tidak boleh," kata Djayadi di acara rilis hasil survei Evaluasi Pemilu 2019 dan Demokrasi Indonesia di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Djayadi mengatakan, masyarakat memandang demokrasi sebagai bagi-bagi rezeki ketika pemilu berlangsung.

Oleh karena itu, kata dia, siapa pun tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak boleh menerimanya apabila pandangannya sudah seperti demikian.

"Dari segi policy perlu pendekatan yang lebih kompleks, tidak hanya dari regulasi tapi juga dari political education yang lebih jauh. Itu cocok dengan misi utama pemerintahan 5 tahun ke depan," kata dia.

Baca juga: Survei LIPI: 74 Persen Masyarakat Kesulitan Pemilu Serentak

Selain survei terhadap publik, pengaruh politik uang dalam Pemilu 2019 juga ditanyakan kepada tokoh atau elite yang menjadi responden.

Hasilnya, 83 persen responden survei tokoh yang menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X