Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Terbuka bagi Investor Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi membangun ibu kota baru.

Sebanyak 26 persen pembiayaan ibu kota baru berasal dari swasta.

Bahkan, pemerintah tak menutup kemungkinan mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia jika pendanaan yang direncanakan tak mencukupi.

“Kan ini terbuka untuk asing. Mungkin yang agak tight kan sekarang invetsor dalam negeri. Investor asing harusnya terbuka luas kan,” ujar Bambang dalam kunjungan ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Menelisik Jejak Sejarah Samboja dan Sepaku, 2 Kecamatan yang Ditunjuk Jadi Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, sejauh ini, kebanyakan investor yang ingin bergabung berasal dari dalam negeri.

Dari negara apa pun, kata dia, selagi investor tersebut membawa uang untuk membangun ibu kota baru, tangan pemerintah terbuka lebar.

“Masalah China, mau bukan China, yang penting investornya benar. Investor yang masukin uang ke Indonesia,” kata Bambang.

“What’s wrong dengan investasi dari China? Selama masukinnya uang dalam bentuk investasi,” ucap dia.

Meski begitu, Bambang membantah berita yang beredar bahwa Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan China dalam hal investasi tersebut.

Menurut dia, pemerintah baru akan mengundang pihak swasta untuk berinvestasi pada 2020, saat memulai pembangunan tahap awal.

“Sampai sekarang belum ada yang kita tawarkan kok. Makanya saya heran ada yang hoaks,” kata dia.

Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Baca juga: Bukit Soeharto Masuk Wilayah Ibu Kota Baru untuk Direhabilitasi

Sementara itu, porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dan 26,2 persen sisanya mengandalkan investasi swasta.

Dana dari APBN akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Adapun skema pendanaan dengan KPBU bakal digunakan untuk pembangunan Gedung Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, infrastruktur lain yang tidak tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga permasyarakatan, juga sarana penunjang lainnya.

Sementara dana pemindahan yang dibiayai swasta untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan kualitas bandara, pelabuhan, dan jaan tol.

Selain itu, untuk membangun sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan sarana MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Adapun proses pemindahan ibu kota baru paling lambat akal dilakukan pada tahun 2024.