Bukit Soeharto Masuk Wilayah Ibu Kota Baru untuk Direhabilitasi

Kompas.com - 28/08/2019, 19:30 WIB
Kawasan Bukit Soeharto jika menelusuri melalui Google Maps repro bidik layar Google MapsKawasan Bukit Soeharto jika menelusuri melalui Google Maps

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, Bukit Soeharto termasuk dalam wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Posisinya berada di irisan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, taman hutan raya itu tak akan digusur menjadi area perkantoran pemerintah.

Justru, area tersebut akan dilestarikan.

“Bukit Soeharto dimasukkan bukan buat dipakai, tetapi dijadikan hutan konservasi, Presiden maunya hutan konservasi direhabilitasi,” ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Alasan Pemerintah Coret Bukit Soeharto dari Calon Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, salah satu perhatian pemerintah dalam menetapkan ibu kota baru adalah tidak mengganggu hutan di Kalimantan yang menjadi salah satu paru-paru dunia.

Bukit Soekarno seluas 61.850 hektare itu pun dicoret jadi calon ibu kota negara baru.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditambah lagi, di kawasan itu terdapat area tambang baru bara, baik yang masih aktif maupun bekas galian.

“Mumpung sudah rusak, rusak saja sekalian. Kita jadikan kota, tetapi kami tidak mau kayak begitu,” kata Bambang.

“Kita pilih lokasi yang tidak menggangu hutan lindung,” ucap dia.

Baca juga: Bukit Soeharto Kalimantan Timur, Kawasan Konservasi Masa Orde Baru Calon Pengganti Ibu Kota RI

Bambang mengakui, secara geografis, kawasan Bukit Soeharto merupakan area yang ideal karena diapit persis dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Namun, dengan pertimbangan lingkungan tersebut, maka pemerintah menggeser ibu kota baru ke wilayah Sepaku, Penajam Passer Utara dan Semboja, Kutai Kartanegara.

“Bukit Soeharto kita masukkan sengaja, untuk direhabilitasi. Karena kalau kita diamkan saja, tidak jadi ibu kota, susah nahan orang nanam sawit dan penjarahan yang ada,” kata Bambang.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X