Kompas.com - 28/08/2019, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, Bukit Soeharto termasuk dalam wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Posisinya berada di irisan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, taman hutan raya itu tak akan digusur menjadi area perkantoran pemerintah.

Justru, area tersebut akan dilestarikan.

“Bukit Soeharto dimasukkan bukan buat dipakai, tetapi dijadikan hutan konservasi, Presiden maunya hutan konservasi direhabilitasi,” ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Alasan Pemerintah Coret Bukit Soeharto dari Calon Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, salah satu perhatian pemerintah dalam menetapkan ibu kota baru adalah tidak mengganggu hutan di Kalimantan yang menjadi salah satu paru-paru dunia.

Bukit Soekarno seluas 61.850 hektare itu pun dicoret jadi calon ibu kota negara baru.

Ditambah lagi, di kawasan itu terdapat area tambang baru bara, baik yang masih aktif maupun bekas galian.

“Mumpung sudah rusak, rusak saja sekalian. Kita jadikan kota, tetapi kami tidak mau kayak begitu,” kata Bambang.

“Kita pilih lokasi yang tidak menggangu hutan lindung,” ucap dia.

Baca juga: Bukit Soeharto Kalimantan Timur, Kawasan Konservasi Masa Orde Baru Calon Pengganti Ibu Kota RI

Bambang mengakui, secara geografis, kawasan Bukit Soeharto merupakan area yang ideal karena diapit persis dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Namun, dengan pertimbangan lingkungan tersebut, maka pemerintah menggeser ibu kota baru ke wilayah Sepaku, Penajam Passer Utara dan Semboja, Kutai Kartanegara.

“Bukit Soeharto kita masukkan sengaja, untuk direhabilitasi. Karena kalau kita diamkan saja, tidak jadi ibu kota, susah nahan orang nanam sawit dan penjarahan yang ada,” kata Bambang.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.