Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepercayaan Publik ke Pers Lebih Rendah Daripada ke Polri dan DPR

Kompas.com - 28/08/2019, 19:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan pers menjadi lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan publik terendah selama Pemilu 2019.

Demikian tercermin dalam hasil survei yang digelar Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 27 April hingga 5 Mei 2019.

"Pers ini memprihatinkan sebagai pilar demokrasi," ujar Ketua Tim Survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanuddin dalam pemaparan hasil survei di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Survei menunjukkan, pers mendapatkan persentase 66,3 persen responden. Posisinya setingkat lebih rendah di bawah DPR RI dengan persentase 76,0 persen.

Baca juga: Didukung Wiranto, PWI Gelar Hari Pers Nasional 2020 di Papua

Adapun, TNI mendapatkan angka yang paling tinggi kepercayaannya yakni 93,3 persen disusul oleh lembaga kepresidenan 91,3 persen, KPK 89,0 persen, Polri 83,4 persen, pengadilan 80,9 persen dan diikuti DPR kemudian pers.

Wawan mengatakan, hasil survei cukup memprihatinkan karena angkanya terpantau jauh lebih rendah dibandingkan data survei P2P LIPI tahun 2012.

Menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan pers ini dikarenakan maraknya berita hoaks yang beredar selama pemilu serentak 2019 dilaksanakan.

Baca juga: Gabungan Lembaga Pers Bentuk Komite Keselamatan Jurnalis

Dalam survei tokoh terkait itu, kata dia, 93 persen responden memberikan skor 6-10 dalam skala 1-10, yang berarti bahwa mereka cenderung setuju penyebaran hoaks selama pemilu serentak 2019 berlangsung masif.

Hanya 7 persen yang memberi penilaian pada skor 1-5.

"Hoaks bukan hanya tanggung jawab media antimainstream, karena hoaks muncul di media lain seperti media sosial. Hal tersebut lebih banyak digunakan saat pemilu. Media mainstream kelabakan mengimbangi kecepatan," terang dia.

Survei P2P LIPI ini menjaring 1.500 responden dari 34 provinsi dengan margin of error 2,53 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com