Kompas.com - 28/08/2019, 19:14 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, tidak ada urgensi bagi MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Hamdan, hal itu bukan menjadi kebutuhan negara saat ini.

"Enggak ada urgensi. Bagi saya itu bukan sebuah kebutuhan bangsa, bukan kebutuhan negara. Kebutuhan negara saat ini adalah konsistensi," kata Hamdan saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Hamdan mengatakan, amandemen hanya diperlukan jika memang ada norma dalam Undang-Undang yang perlu diubah.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Kondisinya, jika norma itu tak diubah, akan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

"Sepanjang analisis saya, saya tidak temukan di pasal-pasal UUD itu yang menghambat nilai-nilai negara," ujar Hamdan.

Hamdan menilai, dibanding dengan kebutuhan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 ini lebih kepada sebuah keinginan.

"Kalau sekadar keinginan, maunya begini, menurut kami begini, ya susah. karena kalau mengikuti maunya, maunya orang itu banyak," katanya.

Usul supaya GBHN dihidupkan kembali salah satunya dilontarkan PDI Perjuangan. Dalam Kongres V di Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu. PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas 1945.

Baca juga: PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Dalam amandemen itu, menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki wewenang dalam menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Nasional
Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Nasional
KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Nasional
Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Nasional
Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Nasional
Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Nasional
Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X