Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Coret Bukit Soeharto dari Calon Ibu Kota Baru

Kompas.com - 28/08/2019, 19:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini banyak orang yang salah kaprah mengira ibu kota baru akan berada di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. 

Sebab, Bukit Soeharto menjadi titik pertama yang dijejak Presiden Joko Widodo dan rombongan saat lawatan ke Kalimantan pada Mei 2019. 

Padahal, kata Bambang, Presiden hanya melihat jalan tol di sekitar Bukit Soeharto itu.

“Waktu rombongan kita dan pak Presiden datang, kita turunnya memang di Bukit Soeharto, di jalan tol. Karena presiden mau lihat jalan tolnya sudah sampai mana,” ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Saya Dengar PNS Banyak yang Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru

Bukit Soeharto memang digadang-gadang menjadi calon ibu kota baru. Namun, namanya langsung dicoret lantaran statusnya yang merupakan hutan lindung.

Presiden, kata Bambang, tidak mau hutan lindung dikorbankan untuk dijadikan kawasan pemerintahan. Meski lokasinya sangat strategis, berada tepat di tengah dua kota besar.

“Kita lihat, kalau idenya di Bukit Soeharto, kita tidak mau karena hutan konservasi. Kita lihat hutannya sudah rusak,” kata Bambang.

Alih-alih menambah rusak kawasan hutan tersebut dengan pembangunan, pemerintah berencana merehabilitasinya.

Meski bukit Soeharto berada dalam cakupan ibu kota baru, tetapi tak akan disentuh untuk dijadikan bangunan.

Lagi pula, kata Bambang, Bukit Soeharto tidak masuk kualifikasi pemerintah karena terdapat tambang batu bara aktif dan bekas galian tambang di sana.

“Ternyata, selain hutan, dia mengandung batu bara. Ada batu baranya, jadi kita tidak pilih di sini,” kata Bambang.

Baca juga: Bukit Soeharto Kalimantan Timur, Kawasan Konservasi Masa Orde Baru Calon Pengganti Ibu Kota RI

Pemerintah akhirnya memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru.

Tepatnya, sebagian di Penajam Passer Utara, dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Menurut Jokowi, ada empat alasan mengapa lokasi itu dipilih.

Pertama, risiko bencananya minim, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, Kaltim telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, termasuk transportasi.

Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com