Kompas.com - 28/08/2019, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini banyak orang yang salah kaprah mengira ibu kota baru akan berada di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. 

Sebab, Bukit Soeharto menjadi titik pertama yang dijejak Presiden Joko Widodo dan rombongan saat lawatan ke Kalimantan pada Mei 2019. 

Padahal, kata Bambang, Presiden hanya melihat jalan tol di sekitar Bukit Soeharto itu.

“Waktu rombongan kita dan pak Presiden datang, kita turunnya memang di Bukit Soeharto, di jalan tol. Karena presiden mau lihat jalan tolnya sudah sampai mana,” ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Saya Dengar PNS Banyak yang Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru

Bukit Soeharto memang digadang-gadang menjadi calon ibu kota baru. Namun, namanya langsung dicoret lantaran statusnya yang merupakan hutan lindung.

Presiden, kata Bambang, tidak mau hutan lindung dikorbankan untuk dijadikan kawasan pemerintahan. Meski lokasinya sangat strategis, berada tepat di tengah dua kota besar.

“Kita lihat, kalau idenya di Bukit Soeharto, kita tidak mau karena hutan konservasi. Kita lihat hutannya sudah rusak,” kata Bambang.

Alih-alih menambah rusak kawasan hutan tersebut dengan pembangunan, pemerintah berencana merehabilitasinya.

Meski bukit Soeharto berada dalam cakupan ibu kota baru, tetapi tak akan disentuh untuk dijadikan bangunan.

Lagi pula, kata Bambang, Bukit Soeharto tidak masuk kualifikasi pemerintah karena terdapat tambang batu bara aktif dan bekas galian tambang di sana.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.