Petinggi PT HTK Akui Ada Memo Internal soal Pencairan Fee Bowo Sidik

Kompas.com - 28/08/2019, 18:40 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTerdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - General Manager of Finance PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Mashud Masdjono mengakui ada memo internal untuk mengurus pencairan fee ke anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Hal itu diungkapkan Mashud saat bersaksi untuk Bowo, terdakwa kasus dugaan suap terkait kesepakatan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan atau sewa kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT HTK.

"Ada memo internal dari Bu Asty (Marketing Manager PT HTK), di situ ada permintaan uang, di situ dijelaskan," kata Mashud di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Penyuap Bowo Sidik Pangarso Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Menurut Mashud, fee tersebut berupa jasa commercial fee untuk PT Inersia Ampak Engineers (IAE), perusahaan yang dimiliki Bowo Sidik. Perusahaan itu dikelola oleh orang kepercayaan Bowo, Indung Andriani.

"Untuk maksud Inersia itu untuk Pak Bowo?" tanya jaksa KPK Ikhsan Fernandi.

"Iya dibilang itu. Dikasih tahu sama Asty," kata Mashud.

Di luar kesepakatan dalam bentuk perjanjian, sebelumnya Mashud juga mengakui bahwa Asty pernah meminta adanya advance fee untuk Bowo dengan nilai total Rp 1 miliar.

"Ada permintaan advance fee untuk Pak Bowo," kata dia.

Kemudian, dalam memo internal, Asty juga meminta commercial fee untuk pemilik PT Tiga Macan, Steven Wang.

Baca juga: Miliaran Rupiah Suap dan Gratifikasi Bowo Sidik untuk Nyaleg...

Steven merupakan pihak yang menyarankan Asty untuk menemui dan berkonsultasi dengan Bowo. Steven memandang Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR memiliki akses ke PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X