Kompas.com - 28/08/2019, 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendengar informasi banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menolak untuk pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut dia, penolakan muncul karena eksekutif menjalankan tahapan pemindahan ibu kota dari Jakarta secara tidak profesional.

"Coba bayangin PNS juga pindah. PNS saja saya dengar sudah banyak yang mengeluh dan tidak mau dan menolak (pindah ke ibu kota baru). Nah, inilah karena memang dijalankan secara amatiran," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Sebab, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta juga pasti akan berdampak pada pemindahan seluruh ASN di kementerian, bahkan ASN di parlemen.

Baca juga: Fadli Zon Usul Pembentukan Pansus Bahas Pemindahan Ibu Kota

Fadli menekankan, pemindahan ibu kota bukan perkara gampang. Bukan seperti memindahkan rumah atau properti.

Tidak hanya pemerintahan saja yang dipindah, namun juga termasuk memindahkan memori kolektif bangsa Indonesia soal ibu kota negara.

"Ini termasuk memindahkan memori kolektif bangsa ya. Karena memori kolektif bangsa kita ini ada di Jakarta," ujar Fadli.

"Hari lahirnya Pancasila, hari proklamasi, tempat proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945. Ini hampir sebagian besar memori kolektif yang menyatukan bangsa ini ada di Jakarta," lanjut dia.

Baca juga: Bola Panas Pemindahan Ibu Kota di Tangan DPR

Diberitakan, pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri dan kepala daerah terkait di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Saat ini, pemerintah fokus demi menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara tersebut bersama-sama DPR RI. 

 

Kompas TV Mulai tahun 2024, ibu kota negara dipastikan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanagera, Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah tahapan persiapan pun sudah dirancang oleh Bappenas. Namun, baru sehari presiden mengumumkan, kritik pun terlontar dari beberapa wakil rakyat. Salah satunya, upaya memindahkan ibu kota dinilai cacat prosedur, karena tak memiliki landasan hukum. Menurut kepala Bappenas, tahun 2020 adalah fase persiapan hingga finalisasi. Pada tahun ini, pemerintah mulai mematangkan regulasi perundang-undangan, masterplan, dan desain tata ruang.<br /> <br /> Lalu di tahun 2021-2024, pembangunan kawasan inti pusat mencakup istana negara, kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Serta penerapan konsep &quot;forest city&quot; dengan membangun taman budaya, dan kebun raya. Maka diperkirakan, pada 2024, pusat pemerintahan pindah secara permanen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.