Disebut Belum Lapor LHKPN 11 Kali, Ini Klarifikasi Jasman Panjaitan

Kompas.com - 28/08/2019, 16:31 WIB
Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan, dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariar Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOCalon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan, dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariar Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan mengklarifikasi soal informasi yang menyebutkan ia 11 kali belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) saat menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

Jasman menjawab pertanyaan anggota Panitia Seleksi Capim KPK, Diani Sadia Wati saat tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). 

"Sebagai klarifikasi, apakah benar Bapak 11 kali belum lapor LHKPN?" ucap Diani. Informasi ini diperoleh Pansel KPK dari laporan masyarakat yang masuk. 

Baca juga: Capim Jasman Panjaitan Sebut OTT Bentuk KPK Tutupi Kelemahan

Jasman pun mengaku dua kali telat melapor LHKPN. Ia beralasan kurang koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung. 

"Harusnya kejaksaan membuat aturan untuk kenaikan pangkat, untuk mutasi, di kejaksaan tidak ada, di kementerian keuangan ada. Jadi setiap tahun ada laporan dan informasi itu (LHKPN)," tutur Jasman.

Ia juga menyampaikan, terkait 11 LHKPN yang belum dilaporkan, Jasman tidak tahu. 

"Saya tidak tahu soal itu, yang saya tahu hanya harta saya pribadi, kemudian istri saya ini jago cari duit. Dia muter-muter ke pasar, jadi saya tidak tahu dan itulah kondisi kami di rumah," ujar dia. 

Namun demikian, ketika ditanya pansel terkait LHKPN yang menjadi tolok ukur integritas pimpinan, Jasman sependapat akan hal itu. 

Baca juga: Capim KPK Lili Pintauli: Lindungi Pimpinan dan Pegawai, Perlu Kerja Sama dengan LPSK

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia berikrar akan melaporkan seluruh data kekayaannya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

"Kalau terpilih, segera akan saya kirim berapa kekayaan saya dan mungkin biar tahu, sebenarnya ada Rp 779 juta, lalu ada rumah juga, tetapi sudah saya jual. Mungkin itu perubahan LHKPN yang akan saya sampaikan," ucap Jasman. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X