Wapres Kalla Nilai Wajar Internet di Papua Dibatasi Sementara

Kompas.com - 28/08/2019, 11:41 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar apabila pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih berlanjut hingga saat ini.

Ia menilai, pemblokiran masih dibutuhkan demi meredam penyebaran informasi hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sana.

"Itu (pemblokiran akses internet) kan untuk meredam. Karena diketahui, gelora suasana (kerusuhan) itu kan karena pengaruh medsos," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Karena itulah, dalam kondisi ini, internet dibatasi dulu," lanjut dia.

Baca juga: Masih Blokir Internet di Papua dan Papua Barat, Ini yang Seharusnya Dipertimbangkan Pemerintah

Lagi pula, Wapres Kalla mengatakan pembatasan akses internet itu hanya khusus pada fitur pengiriman gambar, bukan seluruh fitur percakapan. 

"Anda kan tetap bisa berhubungan (melalui) WA (WhatsApp), cuma tidak bisa ada gambarnya. Itu kan untuk menghilangkan hoaks tadi, itu hanya untuk keadaan sementara," kata dia.

Wapres Kalla juga menyoroti pendapat yang mengatakan bahwa pembatasan akses internet ini berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di bumi Papua.

Justru, Kalla menilai, kebijakan tersebut demi melindungi stabilitas perekonomian di Papua.

"Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi? Demo besar-besaran atau satu-dua orang yang mengikuti internet? Kan tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu yang ditahan," kata Kalla.

Baca juga: Gubernur Papua Sebut Pengusaha Keluhkan Pemblokiran Internet, Ini Kata Kemendagri

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan banyak pengusaha di wilayahnya yang mengeluh soal pembatasan akses internet.

"Banyak keluhan. Maka, kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas seusai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan PON 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Lukas mengatakana sebenarnya cukup bisa memahami pembatasan internet dilakukan pemerintah, yakni dalam rangka mencegah informasi hoaks di masyarakat Papua.

Ia menilai langkah itu memang ampuh untuk mencegah masyarakat terpapar informasi yang belum jelas kebenarannya.

Namun, Lukas memastikan bahwa kondisi Papua saat ini sudah relatif kondusif sehingga ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses internet. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X