Capim KPK Ini Sebut OTT Tindakan Keliru

Kompas.com - 28/08/2019, 10:46 WIB
Salah satu capim KPK Johanis Tanak usai menjalani tes seleksi wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSalah satu capim KPK Johanis Tanak usai menjalani tes seleksi wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengungkapkan, langkah penanganan korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) adalah hal keliru.

Dalam seleksi wawancara dan uji publik capim KPK pada Kamis (28/8/2019), Johanis sempat ditanya oleh salah satu panelis tentang cara pencegahan terhadap korupsi yang besar dan sistemik.

Pertanyaan tersebut diajukan oleh salah satu panelis, Meutia Gani.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tak Loloskan Capim KPK yang Diduga Bermasalah

Setelah sempat menjelaskan, Johanis Tanak yang merupakan capim dari unsur kejaksaan ini memberikan salah satu contoh kasus korupsi yang sedang berlangsung.

"Meikarta itu investasi besar. Tapi terhalang oleh satu tindakan, yakni OTT. Yang namanya OTT, operasi adalah kegiatan terencana. Secara hukum, arti tangkap tangan adalah tindak pidana yang terjadi dan ditangkap saat itu juga," kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya, idealnya KPK memanggil para terduga pelaku tersebut terlebih dahulu.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Apa yang Akan Anda Lakukan? Ini Jawaban Para Capim

Apalagi, kata dia, dibandingkan dengan sekarang yang menangkap, menyidik, dan menahan yang bersangkutan akan menghamburkan uang negara yang begitu banyak.

"Dalam konteks korupsi, kita ingin jangan sampai uang negara dihambur-hamburkan," kata dia.

Setelah selesai wawancara, Tanak pun melayani pertanyaan beberapa awak media yang kembali menyinggung soal OTT yang dimaksudnya tadi.

Ia menjelaskan, kata OTT yang selama ini digunakan artinya bertentangan.

Baca juga: Diminta Mundur dari Panelis Seleksi Capim KPK, Luhut Pangaribuan: Tak Ada Konflik Kepentingan

Operasi berarti suatu kegiatan yang telah direncanakan, sedangkan tangkap tangan, menurut ilmu hukum, bukan direncanakan, melainkan seketika itu terjadi tindak pidana dilakukan sehingga seketika itu ditangkap.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X