BMKG Sebut Ibu Kota Baru Relatif Aman Dari Ancaman Gempa dan Tsunami

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Metodologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, pulau Kalimantan memiliki posisi relatif aman dari gempa dan tsunami, karena letaknya cukup jauh dari zona megathrust.

Hal ini disampaikan Dwikorita menanggapi pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo.

Dwikorita menjelaskan, Pulau Kalimantan memiliki jarak yang lebih jauh dari zona megathrust.

Baca juga: Mengungkap Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir

Zona megathrust, kata dia, berada sekitar 250 km dari pantai Sumatera yang memanjang ke selatan Jawa, Nusa Tenggara sampai Papua bagian Selatan.

"Nah kalau itu yang kita sebut megathrust berarti jaraknya terhadap Jakarta itu kan lebih dekat daripada jarak megathrust terhadap Kalimantan Timur potensi ancamannya lebih jauh," kata Dwikorita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dwikorita juga mengatakan, ancaman tsunami di Pulau Kalimantan sifatnya tsunami kiriman.

Hal ini berbeda dengan Pulau Sulawesi khususnya Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki jarak yang dekat dengan pantai dan pusat yang berpotensi terjadinya tsunami.

Baca juga: BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur

Ia mencontohkan, apabila terjadi gempa dan tsunami di Palu, maka Kalimantan Timur akan mendapat imbasnya.

Namun, sebelum tsunami kiriman itu datang, masyarakat di Kalimantan Timur bisa dievakuasi sehingga menjadi lebih aman.

"Tapi kalau di Kaltim, gempa dulu travel time-nya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Jadi waktu 20 menit cukup untuk dilakukan evakuasi dengan sistem peringatan dini yang ada, artinya meski lebih aman tapi harus ada sistem peringatan dini tsunami, tapi memang jauh lebih aman," ujarnya.

Baca juga: Akan Jadi Ibu Kota Baru, Pulau Kalimantan Tak Bebas dari Gempa

Selanjutnya, Dwikorita mengatakan, pihaknya telah diminta pendapat oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, ada beberapa kali pertemuan dan BMKG menyampaikan laporan terkait dengan potensi ancaman bencana di Kalimantan.

"Iya, kami diundang beberapa kali pertemuan. Dan setiap ada perkembangan kami laporkan, kan data itu saat pertemuan belum terjadi, begitu ada tambahan data, pembahasannya kan sudah bertahun-tahun sehingga data bertambah terus," pungkasnya.

Baca juga: Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Presiden Joko Widodo sebelumnya resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.