Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Apa yang Akan Anda Lakukan? Ini Jawaban Para Capim

Kompas.com - 28/08/2019, 06:54 WIB
Suasana tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSuasana tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( capim KPK) yang mengikuti seleksi wawancara dan uji publik hari pertama, Selasa (27/8/2019) mendapat satu pertanyaan yang hampir serupa dari panitia seleksi (pansel) capim KPK.

Inti dari pertanyaan itu adalah apa yang akan dilakukan jika Anda terpilih sebagai pimpinan KPK?

Beragam jawaban pun, disampaikan para capim KPK yang menghadiri proses seleksi tersebut.

KOMPAS.com merangkum sejumlah jawaban dari beberapa capim KPK atas salah satu pertanyaan yang diajukan pansel capim KPK.

I Nyoman Wara

Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini menjawab dengan lugas dan jelas di hampir seluruh pertanyaan pansel.

Baca juga: Saat Seleksi Capim, I Nyoman Wara Ungkap Alasan KPK Dapat WDP Tahun 2018

Termasuk pertanyaan apa yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai pimpinan KPK.

Dia mengatakan, sebab KPK tidak bisa bekerja sendiri, maka ada beberapa strategi yang akan dilakukannya apabila terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Hubungan dengan pegawai harus lebih harmonis. KPK tidak bekerja sendiri. Tugas pertama, koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Harus memanfaatkan aparat penegak hukum yang sudah ada seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, koordinasi dan supervisi yang dimaksudnya harus diterapkan terhadap lembaga serta kasus-kasus yang ditanganinya.

Baca juga: Penjelasan Capim KPK dari BPK yang Digugat Sjamsul Nursalim

Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Sebab, kata dia, persoalan kasus tidak bisa dibicarakan apabila lembaganya tidak harmonis. Dalam hal ini adalah KPK beserta Polri dan Kejaksaan.

Selain itu, Nyoman juga berbicara tentang cara membangun kepercayaan terhadap KPK yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai pimpinan KPK.

"Komunikasi. Melalui pendidikan, itu harus diefektifkan. Jadi mungkin kalau jadi pimpinan, saya tidak akan malu-malu datang ke kepolisian atau kejaksaan untuk bersinergi," pungkas dia.

Jimmy M Rifai Gani

Jimmy merupakan seorang pengusaha yang pernah menjadi Direktur Utama PT Sarinah, sebuah pusat perbelanjaan tertua di Jakarta.

 

Baca juga: Capim KPK Ini Ungkap Alasan Tidak Laporkan LHKPN

Ia menjadi salah satu capim KPK yang masuk ke 20 besar setelah mengikuti serangkaian tes awal capim KPK seperti psikotes dan profile assessment.

Saat diwawancara oleh pansel KPK, Jimmy begitu percaya diri meyakinkan pansel untuk memilihnya sebagai pimpinan KPK dengan hal-hal yang akan dilakukan dan pengalaman yang dimilikinya.

"Saya agen perubahan dalam 20 tahun terakhir. Ada perubahan-perubahan organisasi di tahun-tahun pertama organisasi bisnis di Indonesia maupun luar negeri," kata dia.

"Tahun 2017-2018 lalu, saya jadi vice president yang mengimplementasi perubahan di perusahaan terutama perusahan besar," lanjut dia.

Baca juga: Diminta Mundur dari Panelis Seleksi Capim KPK, Luhut Pangaribuan: Tak Ada Konflik Kepentingan

Perubahan yang telah dilakukannya tersebut antara lain dengan memobilisasi sumber penghasilan dari perusahaan tersebut.

"KPK kuat, tapi harus melibatkan unsur masyarakat dan menggandeng seluruhnya," ujar dia.

Cahyo R.E Wibowo

Lain Jimmy, lain pula Cahyo R.E Wibowo yang merupakan karyawan perusahaan BUMN.

Cahyo menilai, risiko internal yang dimiliki KPK saat ini adalah persaingan penyidik untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi serta penyidik yang ditempatkan di institusi lain.

Baca juga: Uji Publik Hari Pertama Rampung, Pansel Evaluasi Jawaban 7 Capim KPK

Ia pun memiliki solusi untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Caranya dengan (menambah) penyidik internal lebih banyak dan penyidik eksternal harus punya komitmen untuk keluar dari insitusi yang lama," kata dia.

Ia menegaskan, jika dirinya terpilih sebagai pimpinan KPK, maka dari segi penyidik, dia menginginkan agar penyidik menjadi independen apabila sudah bertugas di KPK.

Artinya, penyidik tersebut melepas atributnya dari kepolisian atau kejaksaan dan harus independen mengikuti kode etik KPK.

Baca juga: Saat Capim KPK dari Polri Menjawab Tudingan Dirinya Bermasalah...

Terlebih saat ini penyidik di KPK berasal dari institusi seperti Polri dan Kejaksaan yang telah diseleksi dengan ketat.

"Ini akan mejamin pemberantasan korupsi lebih prima karena independen tidak akan ditarik sewaktu-waktu dan kode etik ditegakkan," kata dia.

Tidak hanya itu, Cahyo mengatakan, konsentrasi di fungsi pencegahan korupsi pun diperlukan agar korupsi benar-benar bisa berkurang.

"Concern di fungsi pencegahan karena fungsi koordinasi supervisi pencegahan walaupun sudah ada tapi masih bisa dimaksimalkan. Kalau hanya dengan pendindakan saja tidak akan selesai," kata dia.

Alexander Marwata

Alexander Marwata merupakan satu-satunya petahana dari pimpinan KPK periode saat ini yang lolos ke 20 besar capim KPK.

Baca juga: Jawaban Alexander Marwata Saat Ketegasannya Dipertanyakan Pansel

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata,saat tes wawancara dan uji publik seleksi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).   KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata,saat tes wawancara dan uji publik seleksi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Sebagai petahana, bukan berarti Alex yang menjabat sebagai wakil ketua KPK ini tak memiliki sesuatu yang ingin dilakukannya untuk kebaikan KPK di masa yang akan datang.

Ketika pansel menanyakan, mengapa dia mendaftar lagi sebagai capim KPK, Alex menjawabnya karena kinerja KPK saat ini belum berhasil sepenuhnya.

Hal yang disorotinya antara lain tentang koordinasi dan supervisi yang kerap kali ditanyakan oleh para anggota dewan.

"Kemudian terkait efektivitas penindakan KPK, saya melihat masih perlu ditingkatkan, masih lamanya proses penyidikan dan penuntutan," kata dia.

Baca juga: Alexander Ungkap Konflik Antara Penyidik Polri dan Independen di KPK

Ia mengakui hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kontrol dari KPK itu sendiri.

Para pimpinan KPK, kata dia, saat ini mengawasi hal tersebut dengan melakukan berbagai disposisi saja. Sementara para kepala satuan tugas (kasatgas)-nya pun terlihat bebas melakukan apa saja.

"Tapi saya akui para kasatgas sangat bebas. Saya setuju independensi, tapi tidak boleh tidak diawasi. Kami sudah perintahkan direktur dan deputi," kata dia.

Baca juga: Cerita Alexander Marwata Sulit Akses BAP dari Penyidiknya Sendiri

Dia pun mencontohkan salah satu masalah koordinasi dan supervisi yang ditemukannya di internal KPK.

Alex mengaku, dirinya pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu saksi sebuah kasus kepada penyidik KPK, tetapi tidak diberikan.

Padahal, Alex mengatakan bahwa dirinya lah yang menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut.

"Ini harus diperbaiki. Kami akan buat sistem sehingga BAP bisa dibaca pimpinan. Kalau saksi cukup ya sudah selesai, ini sudah diuji coba. Jadi seluruh penyidikan, penyitaan bisa diakses pimpinan," kata dia.

Baca juga: Alexander Marwata Beberkan Upaya-upaya Pelemahan KPK

Oleh karena itu, kata dia, koordinasi dan keterbukaan diperlukan sehingga pimpinan KPK tidak hanya memonitor tetapi juga saling bisa melihat sprindik dan BAP.

Di hari pertama wawancara dan uji publik, terdapat 7 orang capim KPK yang diwawancarai.

Mereka adalah Alexander Marwata, Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Cahyo R.E Wibowo, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, dan Jimmy Muhammad Rifai Gani.

Baca juga: Alexander Marwata: Saya Belum Berhasil sebagai Pimpinan KPK

Seleksi berupa wawancara dan uji publik tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Sebelumnya, 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment ini telah melakukan seleksi tes kesehatan pada Senin (26/8/2019).

Nantinya dari 20 orang tersebut akan terpilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X