Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Apa yang Akan Anda Lakukan? Ini Jawaban Para Capim

Kompas.com - 28/08/2019, 06:54 WIB
Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 menggelar uji publik kepada 20 Capim KPK yang telah melakukan tes kesehatan Senin (27/8/2019) lalu. Uji publik dilaksanakan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Seleksi calon pimpinan KPK sudah memasuki tahap akhir. Tes wawancara dan uji publik akan berlangsung selama 3 hari sejak 27 Agustus hingga 29 agustus 2019 kedepan. Pada hari pertama tes wawancara dan uji publik ada 7 nama capim yang akan menjalaninya. Ada dua panelis mewakili publik yang mewawancarai para capim yakni Sosiolog Meuthia Ganie-Rochman dan advokat sekaligus ahli hukum pidana Luhut Pangaribuan. #CalonPimpinanKPK #UjiPublik

Sebagai petahana, bukan berarti Alex yang menjabat sebagai wakil ketua KPK ini tak memiliki sesuatu yang ingin dilakukannya untuk kebaikan KPK di masa yang akan datang.

Ketika pansel menanyakan, mengapa dia mendaftar lagi sebagai capim KPK, Alex menjawabnya karena kinerja KPK saat ini belum berhasil sepenuhnya.

Hal yang disorotinya antara lain tentang koordinasi dan supervisi yang kerap kali ditanyakan oleh para anggota dewan.

"Kemudian terkait efektivitas penindakan KPK, saya melihat masih perlu ditingkatkan, masih lamanya proses penyidikan dan penuntutan," kata dia.

Baca juga: Alexander Ungkap Konflik Antara Penyidik Polri dan Independen di KPK

Ia mengakui hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kontrol dari KPK itu sendiri.

Para pimpinan KPK, kata dia, saat ini mengawasi hal tersebut dengan melakukan berbagai disposisi saja. Sementara para kepala satuan tugas (kasatgas)-nya pun terlihat bebas melakukan apa saja.

"Tapi saya akui para kasatgas sangat bebas. Saya setuju independensi, tapi tidak boleh tidak diawasi. Kami sudah perintahkan direktur dan deputi," kata dia.

Baca juga: Cerita Alexander Marwata Sulit Akses BAP dari Penyidiknya Sendiri

Dia pun mencontohkan salah satu masalah koordinasi dan supervisi yang ditemukannya di internal KPK.

Alex mengaku, dirinya pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu saksi sebuah kasus kepada penyidik KPK, tetapi tidak diberikan.

Padahal, Alex mengatakan bahwa dirinya lah yang menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut.

"Ini harus diperbaiki. Kami akan buat sistem sehingga BAP bisa dibaca pimpinan. Kalau saksi cukup ya sudah selesai, ini sudah diuji coba. Jadi seluruh penyidikan, penyitaan bisa diakses pimpinan," kata dia.

Baca juga: Alexander Marwata Beberkan Upaya-upaya Pelemahan KPK

Oleh karena itu, kata dia, koordinasi dan keterbukaan diperlukan sehingga pimpinan KPK tidak hanya memonitor tetapi juga saling bisa melihat sprindik dan BAP.

Di hari pertama wawancara dan uji publik, terdapat 7 orang capim KPK yang diwawancarai.

Mereka adalah Alexander Marwata, Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Cahyo R.E Wibowo, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, dan Jimmy Muhammad Rifai Gani.

Baca juga: Alexander Marwata: Saya Belum Berhasil sebagai Pimpinan KPK

Seleksi berupa wawancara dan uji publik tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Sebelumnya, 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment ini telah melakukan seleksi tes kesehatan pada Senin (26/8/2019).

Nantinya dari 20 orang tersebut akan terpilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Nasional
Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Nasional
Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Nasional
Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X