Jika Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Apa yang Akan Anda Lakukan? Ini Jawaban Para Capim

Kompas.com - 28/08/2019, 06:54 WIB
Suasana tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSuasana tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( capim KPK) yang mengikuti seleksi wawancara dan uji publik hari pertama, Selasa (27/8/2019) mendapat satu pertanyaan yang hampir serupa dari panitia seleksi (pansel) capim KPK.

Inti dari pertanyaan itu adalah apa yang akan dilakukan jika Anda terpilih sebagai pimpinan KPK?

Beragam jawaban pun, disampaikan para capim KPK yang menghadiri proses seleksi tersebut.

KOMPAS.com merangkum sejumlah jawaban dari beberapa capim KPK atas salah satu pertanyaan yang diajukan pansel capim KPK.

I Nyoman Wara

Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini menjawab dengan lugas dan jelas di hampir seluruh pertanyaan pansel.

Baca juga: Saat Seleksi Capim, I Nyoman Wara Ungkap Alasan KPK Dapat WDP Tahun 2018

Termasuk pertanyaan apa yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai pimpinan KPK.

Dia mengatakan, sebab KPK tidak bisa bekerja sendiri, maka ada beberapa strategi yang akan dilakukannya apabila terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Hubungan dengan pegawai harus lebih harmonis. KPK tidak bekerja sendiri. Tugas pertama, koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Harus memanfaatkan aparat penegak hukum yang sudah ada seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, koordinasi dan supervisi yang dimaksudnya harus diterapkan terhadap lembaga serta kasus-kasus yang ditanganinya.

Baca juga: Penjelasan Capim KPK dari BPK yang Digugat Sjamsul Nursalim

Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Sebab, kata dia, persoalan kasus tidak bisa dibicarakan apabila lembaganya tidak harmonis. Dalam hal ini adalah KPK beserta Polri dan Kejaksaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X