Gerindra: Biaya Bangun Ibu Kota Harus dari 100 Persen dari APBN

Kompas.com - 28/08/2019, 05:29 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019). KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITAWakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah melibatkan pihak swasta terkait skema pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Edhy seluruh pembiayaan pembangunan ibu kota di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti, itu faktor sekunder. Yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," ujar Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Ini Tahapan Pembangunan untuk Persiapan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo mengatakan, total kebutuhan untuk membangun ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN.

Sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.

Menurut Edhy, sebaiknya pihak swasta tidak ikut campur tangan terkait pembiayaan pembangunan ibu kota negara.

Baca juga: Komisi XI: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Bisa Keluar Tanpa UU

"Ini kan kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," kata Edhy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Komisi II Sebut jika UU Belum Sah, Pembangunan di Ibu Kota Baru Ilegal

Pada kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.

Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.

"Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X