Rapat RUU Pesantren, Ormas Islam Sarankan Pembahasan Libatkan Komisi X

Kompas.com - 27/08/2019, 23:27 WIB
Komisi VIII DPR RI bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi VIII DPR RI bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan PP Muhammadiyah, PBNU, Dewan Dakwah, Al Washliyah dan PP Persis.

Dalam rapat tersebut, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menilai, semua ormas Islam mendukung RUU Pesantren dan Pendidikan Agama.

Baca juga: Komisi VIII Rapat RUU Pesantren, Ormas Islam Minta Independensi Pesantren Dijaga

Namun, dengan syarat kemandirian setiap pesantren tetap terjaga dan tidak diintervensi.

"Kalau itu disahkan, artinya kalau memang disahkan. Hanya jangan sampai yang diambil cuma yang belakang ini kalau legowo disahkan. Kami terima, tapi substansinya tidak. Kami setuju dengan pendapat dari anggota dewan yang menyatakan ya ini harus betul-betul terakomodasi semua," kata Trisno.

Ia pun menyarankan agar pembahasan RUU Pesantren berikutnya ikut melibatkan komisi yang membidangi pendidikan, yakni Komisi X.

Sebab, RUU Pesantren juga membahas tentang pendidikan agama.

"RUU Pesantren lahir di komisi VIII padahal ruhnya pendidikan. Seharusnya dua komisi yang bahas ini, komisi VIII dan komisi X," ujar dia. 

Trisno menyampaikan, pendidikan agama telah atur dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Baca juga: Kemenag Koordinasi Lintas Lembaga untuk Sempurnakan Draf RUU Pesantren

 

Untuk itu, dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, ia berharap pembahasan berikutnya ada perbedaan dengan UU Pendidikan Nasional.

"Bagaimana mungkin agama islam ada di dua UU, kalau ini disahkan ada di UU pesantren, apakah itu yang dikelola masyarakat dan dalam UU Diknas (Pendidikan Nasional) itu pendidikan agama yang dikelola negara," kata dia. 

"Tapi negara harus menempatkan semua pada porsinya, bukan berarti harus sama harus betul dipertimbangkan nanti dalam UU," ucap Trisno. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X