Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Capim KPK dari BPK yang Digugat Sjamsul Nursalim

Kompas.com - 27/08/2019, 23:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) I Nyoman Wara mengakui bahwa dia sedang digugat secara perdata terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pengakuan I Nyoman Wara disampaikan ketika menjawab pertanyaan salah satu Anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK Al Araf dalam seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

"Apa betul Bapak sedang digugat perdata terkait kasus BLBI?" tanya Al Araf.

"Betul. Terkait penghitungan kerugian negara BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia)," jawab Nyoman.

Baca juga: Diminta Mundur dari Panelis Seleksi Capim KPK, Luhut Pangaribuan: Tak Ada Konflik Kepentingan

"Melawan hukum?" lanjut Araf.

"Iya betul," jawab Nyoman lagi.

Nyoman diketahui tengah digugat secara perdata oleh obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Pada 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta KPK melakukan penghitungan kerugian negara kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat itu, Nyoman bertindak sebagai salah satu auditor yang hasil auditnya digugat oleh Sjamsul Nursalim.

Nyoman yang merupakan auditor utama BPK ini kemudian diminta menceritakan hal tersebut lebih rinci.

Nyoman mengatakan, dia tidak bisa melarang siapapun yang menuntut dia. Namun yang pasti, dia mengaku telah bekerja sesuai dengan standar yang berlaku terkait audit yang dilakukannya.

"Pertama, kami tidak melakukan konfirmasi kepada terperiksa. Jawaban saya untuk memperhitungkan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif," kata dia.

Baca juga: Uji Publik Hari Pertama Rampung, Pansel Evaluasi Jawaban 7 Capim KPK

Menurut dia, untuk pemeriksaan investigatif, BPK tidak perlu meminta tanggapan terperiksa. Ia juga menyebutkan, dalam hal ini BPK mendapatkan bukti dari penyidik KPK dan hal tersebut diperbolehkan. 

"Kami dibilang hanya pakai data dari KPK. Betul, bahwa kami dapat bukti-bukti audit melalui penyidik dan itu diatur secara jelas dalam peraturan BPK terkait pemeriksaan investigatif. Seluruh bukti diperoleh melalui penyidik," ucap Nyoman.

Ia mengatakan, kata 'melalui penyidik' yang dimaksud bukan berarti yang menentukan kecukupan bukti tersebut adalah penyidik, tetapi tetap dari pemeriksa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com