Kompas.com - 27/08/2019, 21:43 WIB
Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSalah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi pertanyaan yang disampaikan Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Indriyanto Seno Adji kepada capim KPK, I Nyoman Wara dalam seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Adapun I Nyoman Wara merupakan auditor utama investigasi BPK. 

"Bapak sekarang masih di BPK. Pemeriksaan audit BPK terhadap KPK selama ini selalu WTP (wajar tanpa pengecualian). Tahun ini apa?" kata Indriyanto.

Baca juga: Diminta Mundur dari Panelis Seleksi Capim KPK, Luhut Pangaribuan: Tak Ada Konflik Kepentingan

Wara pun menyebut laporan keuangan KPK pada 2018 statusnya WDP. Menurut dia, ada dua alasan yang mengakibatkan KPK mendapat predikat itu. 

"Berdasarkan audit kami, masalah utamanya adalah pengelolaan barang sitaan dan rampasan," kata Nyoman.

Ia mengatakan, barang sitaan KPK seharusnya diadministrasikan sehingga bisa dicantumkan di laporan keuangan KPK, walaupun belum masuk neraca atau aset KPK.

"Seharusnya itu dilaporkan, tetapi ini belum," kata dia.

Kemudian, untuk barang rampasan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kata dia, seharusnya KPK mencatatnya dalam neraca sebagai aset tetap KPK.

"Tercatat Rp 1,063 triliun di laporan keuangan KPK. Memang sudah mempunyai unit yang mengelola, tapi administrasi belum memadai karena belum ada SOP bagaimana cara mengelola barang rampasan tersebut," kata dia.

Nyoman juga mengatakan, rupanya catatan yang ada di laporan keuangan KPK secara akuntansi berbeda dengan unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Agama Pulihkan Korban Terdampak Bencana

Sekjen Gerindra Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Agama Pulihkan Korban Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Nasional
Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Nasional
Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Nasional
UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

Nasional
UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

Nasional
UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

Nasional
Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X